TKN dan Tirto.id Sepakat Selesaikan Polemik Meme Ma'ruf Amin di Dewan Pers
Merdeka.com - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menyambangi Kantor Dewan Pers untuk melakukan mediasi bersama dengan Pemimpin Redaksi Tirto.id, Sapto Anggoro. Ini terkait dengan meme Tirto.id yang dianggap merugikan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauha berharap kejadian serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari. Atas nama Dewan Pers, Dia juga mengimbau praktisi jurnalistik lebih berhati-hati, berempati, dan peduli terhadap produk yang dihasilkan.
"Jangan sampai kemudian menimbulkan dampak yang tidak mengenakkan bagi pihak lain, apalagi ini kaitannya dengan Pemilu," tutur Ahmad di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Jum'at (22/3).
Sapto, selaku Pemimpin Redaksi Tirto.id menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang merugikan TKN ini. Ia pun berterima kasih karena pihak TKN mau berbesar hati.
"Kami secara resmi di depan Dewan Pers, media, TKN, dan pihak manapun yang telah merasa tercederai akibat produk jurnalistik kami, kami meminta maaf," tukas Sapto.
Irfan, selaku perwakilan dari TKN mengatakan, ia menghargai permintaan maaf tersebut. Ia juga turut menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Pers yang dengan sigap mengatasi masalah ini.
Menurutnya, hoaks memang harus dilawan agar tidak merugikan bangsa. Karena itu, Irfan meminta agar Dewan Pers di kemudian hari dengan tegas membuat imbauan tertulis untuk seluruh pelaku jurnalistik di Indonesia.
"Kita juga berharap ke depannya dalam waktu singkat ini kami meminta pada Dewan Pers untuk membuat sebuah imbauan tertulis atau surat edaran secara tertulis, penegasan kepada seluruh jurnalisme kita, seluruh media kita untuk berhati-hati dalam hal memberitakan apapun dalam konteks Pemilu," pintanya.
Penandatanganan Risalah
Irfan menambahkan, masalah pun telah selesai dengan adanya mediasi ini. Pelaporan juga tidak akan dilanjutkan ke Bareskrim Polri, sebab meme yang jadi persoalan adalah ranah Dewan Pers.
Selanjutnya, penandatanganan risalah akan dilakukan sebagai puncak dari penyelesaian masalah.
"Nanti kami akan dihubungi pihak Dewan Pers ya, katanya akan mencari waktu yang tepat. Tentunya mereka akan menyusun kalimatnya untuk tandatangani risalah ini," tandas Irfan.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN Sesalkan Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ingatkan Etika Pemimpin
Timnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaCak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata
Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Timnas AMIN Minta Jokowi Datang ke Debat Capres, Tapi Jangan Duduk di Antara Paslon agar Netral
Timnas AMIN menyarankan Presiden Jokowi datang langsung debat capres-cawapres Pemilu 2024 agar bisa menilai
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Pertanyakan Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu jelang Pencoblosan: Terkesan Dipaksakan
Timnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Tolak Penjelasan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye
Padahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Jangan Teriak-Teriak Curang Tapi Laporkan, Begini Reaksi Timnas AMIN
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Ingatkan Jokowi Ambil Cuti jika Ikut Kampanye: Harus Jelas Kegiatan Politik dan Melayani Publik
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Kritik Jokowi: Sayang Anak Sampai Carikan Pekerjaan Jadi Cawapres
Padahal di saat bersamaan, banyak rakyat Indonesia yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan.
Baca Selengkapnya