Merdeka.com - Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memberikan keterangan dalam sidang perdana PHPU Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi ( MK ), Rabu (6/8). PHPU yang dipersoalkan salah satunya mengenai instruksi KPU mengenai pembongkaran kotak suara di Provinsi Aceh.

Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo dan Hatta, Mahendradatta, kesalahan KPU dalam memerintahkan membongkar kotak suara di Provinsi Aceh. Informasi itu didapat dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Aceh.

"Kami dapat informasi itu KIPP Aceh," kata Mahendradatta dalam sidang di ruang utama Gedung MK , Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8).

Menurut Mahendradatta, tindakan itu melanggar hukum, untuk itu dia meminta pemilihan suara ulang. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan perintah MK .

"Sebab-sebab bukti tersebut bukan atas ketetapan perintah majelis hakim," kata dia.

Untuk itu, pihaknya meminta MK mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya yaitu dengan membatalkan tentang rekapitulasi yang ditetapkan KPU . "Tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli lalu," katanya.

Sidang sendiri akan dilanjutkan pada Jumat (8/8) dengan agenda mendengarkan keterangan pemohon, jawaban termohon dan keterangan terkait.