Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Denny Indrayana mengaku bisa menghabiskan miliaran Rupiah jika mengopi seluruh berkas untuk barang bukti di Mahkamah Konstitusi. Dia mengeluhkan inefisiensi berkas yang segala perlu dicetak.

"Jadi enggak perlu lah kita mengopi sedemikian banyak kertas, karena satu mahal, miliaran, kalau 800 ribu TPS kali 12 saja udah berapa itu," katanya jelang sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Menurut Denny, Mahkamah Konstitusi bisa konsisten melakukan digitalisasi. Sebab, dia menilai, Mahkamah disebut juga tidak punya waktu membaca semua secara spesifik barang bukti dalam bentuk kertas.

"Karena toh dengan waktu yang ada, majelis juga tidak punya waktu untuk membaca semua dokumen itu secara spesifik," ungkapnya.

Dengan masih menggunakan kertas, dia mengungkapkan, maka Mahkamah Konstitusi tidak ramah lingkungan. Karena dengan kertas sama saja banyak penggunaan kayu.

"Tidak ramah lingkungan sebab kita tahu kertas kita tahu dari kayu, dan itu berarti kita merusak lingkungan," terangnya.

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6). Kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan gugatan.