Merdeka.com - Tim hukum PDIP mendatangi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Tim hukum yang terdiri dari I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera terlihat tiba di Gedung ACLC KPK, kavling C1 sekitar pukul 15.25 WIB.

Wayan mengaku kehadirannya untuk melapor kepada Dewas. Namun, Wayan Tak menjelaskan lebih jauh mengenai maksud dari laporan yang akan dia berikan kepada dewas KPK.

"Laporan. Nanti lah setelah keluar," ujar Wayan di Gedung ACLC KPK, Kamis (16/1).

Sebelumnya, Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyambangi Dewan Pengawas KPK. Kunjungan dilakukan usai mendatangi KPU.

"Jangan ada pikiran bahwa kami hanya datang ke KPU, kami akan mendatangi berbagai instansi lain yang terkait," kata Ketua Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta usai audiensi dengan KPU, di Jakarta.

"Kami merencanakan jam dua, apa diterima jam dua, atau kapan. Dari kami jam dua," imbuh Wayan.

Terkait Kabar PDIP Menghalangi Penggeledahan KPK

Poin yang bakal dibahas dengan pihak Dewan Pengawas KPK, kata dia, terkait kabar bahwa PDIP menghalangi penggeledahan oleh KPK.

"PDIP yang tidak menghalangi penyegelan jangan lah dituduh menghalangi. Bagaimana ada surat izin penyegelan. Orang belum ada tersangka kok," ucap dia.

Menurut dia, penggeledahan merupakan bagian dari upaya paksa. Upaya paksa hanya bisa dilakukan jika ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau belum ada tersangka masih penyelidikan mungkin nggak ada upaya paksa. Upaya paksa itu penyitaan, penggeledahan. Ini dimungkinkan kalau sudah ada status tersangka. Kalau sudah penyidikan. Ini kan tahap penyelidikan. Kalau jam 6 pagi itu. Tetapi kok framing berita itu demikian rupa, seolah-olah kita menghalangi," ungkapnya.

"Dia nggak bawa surat izin penyegelan, tetapi kalau dia mengibar-ngibarkan surat, mengatakan surat penyegelan, nah beginilah yang harus diproses oleh dewan kehormatan, apapun namanya, di KPK," lanjut dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com