Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pengawas KPK

Kamis, 16 Januari 2020 15:54 Reporter : Merdeka
Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pengawas KPK Tim Hukum PDIP. ©2020 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Tim hukum PDIP mendatangi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Tim hukum yang terdiri dari I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera terlihat tiba di Gedung ACLC KPK, kavling C1 sekitar pukul 15.25 WIB.

Wayan mengaku kehadirannya untuk melapor kepada Dewas. Namun, Wayan Tak menjelaskan lebih jauh mengenai maksud dari laporan yang akan dia berikan kepada dewas KPK.

"Laporan. Nanti lah setelah keluar," ujar Wayan di Gedung ACLC KPK, Kamis (16/1).

Sebelumnya, Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyambangi Dewan Pengawas KPK. Kunjungan dilakukan usai mendatangi KPU.

"Jangan ada pikiran bahwa kami hanya datang ke KPU, kami akan mendatangi berbagai instansi lain yang terkait," kata Ketua Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta usai audiensi dengan KPU, di Jakarta.

"Kami merencanakan jam dua, apa diterima jam dua, atau kapan. Dari kami jam dua," imbuh Wayan.

1 dari 1 halaman

Terkait Kabar PDIP Menghalangi Penggeledahan KPK

Poin yang bakal dibahas dengan pihak Dewan Pengawas KPK, kata dia, terkait kabar bahwa PDIP menghalangi penggeledahan oleh KPK.

"PDIP yang tidak menghalangi penyegelan jangan lah dituduh menghalangi. Bagaimana ada surat izin penyegelan. Orang belum ada tersangka kok," ucap dia.

Menurut dia, penggeledahan merupakan bagian dari upaya paksa. Upaya paksa hanya bisa dilakukan jika ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau belum ada tersangka masih penyelidikan mungkin nggak ada upaya paksa. Upaya paksa itu penyitaan, penggeledahan. Ini dimungkinkan kalau sudah ada status tersangka. Kalau sudah penyidikan. Ini kan tahap penyelidikan. Kalau jam 6 pagi itu. Tetapi kok framing berita itu demikian rupa, seolah-olah kita menghalangi," ungkapnya.

"Dia nggak bawa surat izin penyegelan, tetapi kalau dia mengibar-ngibarkan surat, mengatakan surat penyegelan, nah beginilah yang harus diproses oleh dewan kehormatan, apapun namanya, di KPK," lanjut dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com [eko]

Baca juga:
Masinton Kaget Ada Orang Misterius Kasih Map Berisi Sprinlidik KPK
Ketua Tim Hukum: PDIP Dapat Pukulan Keras, Tapi Tanpa Data
Tim Hukum PDIP Sambangi Kantor KPU
Percaya Ditjen Imigrasi, KPK Yakin Harun Masiku Masih Berada di Luar Negeri
Tim Hukum PDIP Persoalkan Tanggal Terbit Surat Penyelidikan OTT Komisioner KPU Wahyu
PDIP Sebut KPK Langgar UU, Ada Oknum Mau Hancurkan Partai

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini