Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TII Nilai Pemilihan Capim KPK Seperti Lobi Siapa Mau Tunduk Pada Kepentingan Politik

TII Nilai Pemilihan Capim KPK Seperti Lobi Siapa Mau Tunduk Pada Kepentingan Politik Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Coret Capim KPK Bermasalah. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - DPR RI telah memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Lima pimpinan KPK baru yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Transparency International Indonesia (TII) menilai terpilihnya lima orang ini bukan karena sepenuhnya mereka memang layak. Melainkan, bisa tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan.

Peneliti TII, Alvin Nicola mengatakan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III DPR, yang dicari bukan pemimpin yang layak dan patut. Tapi siapa yang mudah dilobi.

"Ini sepertinya bukan cari pemimpin orang yang layak atau patut tapi lebih ke lobi siapa yang mau tunduk pada kepentingan politik, parlemen, sama pemerintah. Seperti dapat dilihat sebagai kontrak politik bagi kami. Jadi bagi kami SPT (uji kepatutan dan kelayakan) ini bermasalah juga," jelasnya dihubungi merdeka.com, Jumat (13/9).

Alvin juga menilai lima nama yang diloloskan DPR adalah satu paket lengkap pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Kami melihat lima nama yang diloloskan oleh DPR semalam tentu dengan proses yang panjang dari seleksi sebelumnya adalah satu paket lengkap pelemahan KPK dan juga pemberantasan korupsi secara umum. Jadi kami lihat lima orang yang memiliki rekam jejak buruk dan punya visi yang buruk juga terhadap KPK, ini jadi pintu awal mandeknya gerakan anti korupsi ke depan bagi kami," jelasnya.

Dia menambahkan, proses seleksi yang carut marut dan dikritik banyak pihak ini juga dapat menurunkan citra Indonesia di dunia internasional. Apalagi pemberantasan korupsi di negeri ini juga masih dianggap buruk.

"Jadi justru semakin menurunkan persepsi publik internasional bagi kita," ujarnya.

Hal yang juga disayangkan dari lima pimpinan baru ini adalah setuju revisi UU KPK. Dalam proses wawancara saat seleksi berlangsung, para pimpinan baru ini menyatakan sepakat dengan revisi. Seperti Nawawi Pomolango yang sepakat dengan pembatasan penyadapan oleh KPK dalam revisi UU ini.

"Justru kalau dilihat dari proses mereka wawancara kemarin mereka sih setuju semua. Dan sudah tanda tangan juga dengan teman teman di DPR. Kami menyayangkan juga bahwa setuju dengan pelemahan KPK," sesalnya.

Kendati publik kecewa dengan hasil pilihan DPR ini, Alvin berharap lima pimpinan baru ini bisa membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka di KPK, salah satunya dengan bersikap terbuka. Saat ini yang bisa dilakukan publik adalah mendesak lima pimpinan ini untuk bersikap terbuka dalam menjalankan kinerjanya.

"Perlu desakan publik untuk memastikan mereka bisa mau lebih terbuka," kata dia.

TII juga berharap Presiden Joko Widodo ke depan harus terbuka dalam proses seleksi capim KPK. Termasuk melibatkan publik secara lebih luas.

"Jadi mau mendengarkan apa sih masukan publik, apa yang perlu diperkuat di KPK dan lain sebagainya. Yang kedua kami sepertinya ingin mengkritik prosesnya yang cacat formil, proses seleksinya. Terutama masalah revisi UU. Jadi kami lihat dua hal tadi buka masukan publik sebesar-besarnya, sampai pelantikan pimpinan ataupun revisi UU KPK," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komposisi Pansel Capim KPK Dinilai Tidak Ideal, Ini Alasannya
Komposisi Pansel Capim KPK Dinilai Tidak Ideal, Ini Alasannya

Presiden Jokowi menetapkan sembilan anggota Pansel Capim KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.

Baca Selengkapnya
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor

Hubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.

Baca Selengkapnya
Survei Voxpol: 53,4% Publik Percaya Hukum Biasa Dipakai jadi Alat Jegal Lawan Politik
Survei Voxpol: 53,4% Publik Percaya Hukum Biasa Dipakai jadi Alat Jegal Lawan Politik

Cak Imin dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang terjadi 12 tahun lalu.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pro Kontra Putusan MK karena Ada Intervensi Kepentingan Politik
PDIP: Pro Kontra Putusan MK karena Ada Intervensi Kepentingan Politik

PDIP menilai seharusnya MK hanya menguji undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara

Fitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.

Baca Selengkapnya
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan

Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Sistem Proteksi TKI, Murni Penegakan Hukum atau Politisasi?
Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Sistem Proteksi TKI, Murni Penegakan Hukum atau Politisasi?

Cak Imin buka suara soal panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Selengkapnya
'Pilkada 2024 Ini Menjadi Titik paling Buruk dari Persoalan Etik Moral'
'Pilkada 2024 Ini Menjadi Titik paling Buruk dari Persoalan Etik Moral'

"Jadi setting-an endorsment itu bagian proses buruk ini, kalau dulu pejabat-pejabat itu masih malu lakukan endorse, sekarang enggak malu-malu," kata Jeirry.

Baca Selengkapnya
Pansel Akan Temui Kapolri, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN, Bahas Seleksi Capim dan Dewas KPK
Pansel Akan Temui Kapolri, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN, Bahas Seleksi Capim dan Dewas KPK

Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara

Baca Selengkapnya
Mahfud: Pemilu Adalah Menghalangi Orang yang Lebih Jahat Menjadi Pemimpin
Mahfud: Pemilu Adalah Menghalangi Orang yang Lebih Jahat Menjadi Pemimpin

Mahfud mengakui tidak ada calon yang sempurna. Semua calon pemimpin yang ada pasti memiliki kebaikan dan tidak luput adanya kejelekan yang dimilikinya.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.

Baca Selengkapnya