Merdeka.com - DPR RI telah memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Lima pimpinan KPK baru yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Transparency International Indonesia (TII) menilai terpilihnya lima orang ini bukan karena sepenuhnya mereka memang layak. Melainkan, bisa tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan.

Peneliti TII, Alvin Nicola mengatakan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III DPR, yang dicari bukan pemimpin yang layak dan patut. Tapi siapa yang mudah dilobi.

"Ini sepertinya bukan cari pemimpin orang yang layak atau patut tapi lebih ke lobi siapa yang mau tunduk pada kepentingan politik, parlemen, sama pemerintah. Seperti dapat dilihat sebagai kontrak politik bagi kami. Jadi bagi kami SPT (uji kepatutan dan kelayakan) ini bermasalah juga," jelasnya dihubungi merdeka.com, Jumat (13/9).

Alvin juga menilai lima nama yang diloloskan DPR adalah satu paket lengkap pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Kami melihat lima nama yang diloloskan oleh DPR semalam tentu dengan proses yang panjang dari seleksi sebelumnya adalah satu paket lengkap pelemahan KPK dan juga pemberantasan korupsi secara umum. Jadi kami lihat lima orang yang memiliki rekam jejak buruk dan punya visi yang buruk juga terhadap KPK, ini jadi pintu awal mandeknya gerakan anti korupsi ke depan bagi kami," jelasnya.

Dia menambahkan, proses seleksi yang carut marut dan dikritik banyak pihak ini juga dapat menurunkan citra Indonesia di dunia internasional. Apalagi pemberantasan korupsi di negeri ini juga masih dianggap buruk.

"Jadi justru semakin menurunkan persepsi publik internasional bagi kita," ujarnya.

Hal yang juga disayangkan dari lima pimpinan baru ini adalah setuju revisi UU KPK. Dalam proses wawancara saat seleksi berlangsung, para pimpinan baru ini menyatakan sepakat dengan revisi. Seperti Nawawi Pomolango yang sepakat dengan pembatasan penyadapan oleh KPK dalam revisi UU ini.

"Justru kalau dilihat dari proses mereka wawancara kemarin mereka sih setuju semua. Dan sudah tanda tangan juga dengan teman teman di DPR. Kami menyayangkan juga bahwa setuju dengan pelemahan KPK," sesalnya.

Kendati publik kecewa dengan hasil pilihan DPR ini, Alvin berharap lima pimpinan baru ini bisa membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka di KPK, salah satunya dengan bersikap terbuka. Saat ini yang bisa dilakukan publik adalah mendesak lima pimpinan ini untuk bersikap terbuka dalam menjalankan kinerjanya.

"Perlu desakan publik untuk memastikan mereka bisa mau lebih terbuka," kata dia.

TII juga berharap Presiden Joko Widodo ke depan harus terbuka dalam proses seleksi capim KPK. Termasuk melibatkan publik secara lebih luas.

"Jadi mau mendengarkan apa sih masukan publik, apa yang perlu diperkuat di KPK dan lain sebagainya. Yang kedua kami sepertinya ingin mengkritik prosesnya yang cacat formil, proses seleksinya. Terutama masalah revisi UU. Jadi kami lihat dua hal tadi buka masukan publik sebesar-besarnya, sampai pelantikan pimpinan ataupun revisi UU KPK," pungkasnya.