Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tiga pemeriksa pajak PT Bhakti Investama dimutasi

Tiga pemeriksa pajak PT Bhakti Investama dimutasi suap. shutterstock

Merdeka.com - Tiga pemeriksa pajak PT Bhakti Investama dimutasi. Mereka adalah Agus Totong selaku supervisor, Hani Masrohim sebagai ketua tim dan pemeriksa fungsional, serta Heru Munandar, anggota tim dan pemeriksa fungsional. Keduanya pegawai Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Perusahaan Masuk Bursa di Gambir, Jakarta Pusat.

Kini masing-masing mereka sudah berpindah tempat kerja. Agus Totong kini bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Ketapang, Kalimantan Barat, Hani Masrohim kini bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Tobelo, Maluku Utara, dan Heru Munandar digeser ke Kantor Pelayanan Pajak Sintang, Kalimantan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan kelebihan pembayaran pajak PT Bhakti Investama, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (17/9). Mereka hadir sebagai saksi dari jaksa penuntut umum.

Agus, Hani, dan Heru adalah tim pemeriksa pajak PT Bhakti Investama pada 2010 sampai 2011. Sejak kasus ini mencuat, ketiganya langsung dipindahkan tempat tugas pada 3 September lalu. Mereka dilantik di lokasi barunya selang beberapa hari kemudian.

Saat salah satu anggota majelis hakim bertanya apakah mutasi mereka terkait dengan hasil kerja mereka soal pemeriksaan pajak PT Bhakti Investama, mereka kompak menjawab tidak tahu. "Tidak tahu yang mulia," kata Agus.

Kasus ini terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan pegawai Ditjen Pajak Tommy Hindratno dan pengusaha James Gunarjo ketika bertransaksi suap di sebuah rumah makan Padang di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu 7 Juni 2012. Pada penangkapan itu, KPK menyita uang Rp 285 juta dari James.

Uang itu diduga adalah suap terkait pengurusan kelebihan pembayaran pajak di PT Bhakti Investama Tbk senilai Rp 3,2 miliar. Tommy kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Konsultasi KPP Sidoarjo Selatan dan pemecatannya sebagai pegawai negeri sipil tengah diproses.

KPK juga menggeledah rumah Tommy dan menyita berkas-berkas penting milik keluarga Tommy. Selain itu, KPK menggeledah kantor Bhakti Investama di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Baca Selengkapnya
Gaji Karyawan Bulan November Dicicil, Dirut PT DI Ungkap Kondisi Perusahaan Sebenarnya

Gaji Karyawan Bulan November Dicicil, Dirut PT DI Ungkap Kondisi Perusahaan Sebenarnya

Gaji seluruh karyawan PT DI untuk bulan November 2023, baru dibayar rata sebesar Rp1 juta.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan

PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.

Baca Selengkapnya
Dua Perusahaan Dapat Izin Penjamin dan Pengelola Aset Kripto di Indonesia, Industri Beri Tanggapan Begini

Dua Perusahaan Dapat Izin Penjamin dan Pengelola Aset Kripto di Indonesia, Industri Beri Tanggapan Begini

Per Januari 2024 terdapat 32 Calon Anggota Bursa yang terdiri dari 29 CPFAK dan 3 Non-CPFAK yang mendaftar di tahun 2023.

Baca Selengkapnya