Tifatul Sembiring: Pemblokiran itu ada dasar hukum bukan soal selera
Merdeka.com - Mantan Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan Kemenkominfo tidak harus langsung mengabulkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memblokir situs Islam diduga menyebarkan ajaran radikalisme. Sebab, 19 situs tersebut ada yang sudah tidak aktif tetapi BNPT masih menyodorkannya untuk diblokir.
"Dulu kami disuruh tutup, tapi kami cek dulu. Mana yang mengandung terorisme. BNPT cek dulu apalagi ada situs yang tidak aktif tapi masih dikirimkan ke Menkominfo," kata Tifatul di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).
Menurutnya, dari 19 situs yang diblokir, hanya 15 situs ditengarai memang mengandung ajaran radikalisme. Bahkan, ada situs Islam yang tidak mengandung ajaran yang memecah belah umat Islam.
"Situs tersebut isinya ada yang copy paste. Lalu misalnya juga arrahmah.com isinya anti-Amerika tapi tidak ada isi yang memecah belah Islam. Pemblokiran itu harus ada dasar hukumnya," ucapnya.
Selain itu, dia juga heran dengan BNPT yang mengecap situs-situs itu menyebarkan unsur radikalisme. Sebab, tak ada penjelasan secara spesifik kategori yang dituduhkan tersebut.
"Kalau pemblokiran itu harus melalui dasar hukum bukan soal selera. Apa yang dikategorikan radikal itu. Ini kan abu-abu. BNPT harus berbicara dengan Kementerian Agama apa yang dikategorikan radikal," tutup Mantan Presiden PKS ini.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaBudaya patriaki memiliki andil cukup besar dalam penyebaran paham radikal pada kaum perempuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Panglima TNI Agus Subiyanto adalah sosok yang sangat religius, ia sering sholat Subuh berjamaah di masjid dan menyampaikan tentang pentingnya akhirat.
Baca SelengkapnyaDengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaDiduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.
Baca SelengkapnyaBulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri
Baca Selengkapnya