Merdeka.com - Komisi pemberantasan korupsi meminta pejabat baru di lingkungan instansi pemerintahan dan perusahaan milik negara segera menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ini amanat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di mana setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN.

"Tentu kami mengimbau kepada menteri yang baru dilantik, tak hanya menteri tapi jabatan-jabatan yang harus lapor seperti komisaris BUMN," Kata Pelaksana tugas KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/10).

Mantan Deputi bidang Pencegahan KPK ini menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, dan Komisaris Utama PT Adhi Karya yang baru, Fadjroel Rachman belum menyerahkan daftar kekayaannya pada KPK.

"Menurut saya perlu. Dia kan penyelenggara negara juga. Intinya yang wajib lapor ke KPK itu penyelenggara negara," terang Johan.

Sutiyoso dilantik menjadi kepala BIN pada Juli 2015. Sementara Teten Masduki didapuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan awal September 2015. Namun hingga saat ini keduanya belum juga menyerahkan LHKPN.