Merdeka.com - Dunia hiburan malam seolah tidak lepas dari aktivitas warga Ibu kota. Namun di bulan Ramadan tentu tak sebebas aturannya di bulan-bulan biasa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dinas Pariwisata Nomor 35/SE/2013 tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata pada bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri Tahun 1434 H / 2013 M.

Aturan tersebut berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2002 tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata di DKI Jakarta. Dalam aturan tersebut berbagai jenis industri pariwisata diperbolehkan untuk beroperasi tetapi tetap harus sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan.

Namun, peraturan tersebut berbeda jika industri hiburan tersebut diselenggarakan di hotel berbintang. Sebab, merujuk pada pasal 2 ayat 4 dan 5 Keputusan Gubernur No 98 Tahun 2004 tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata.

Walaupun telah ada peraturan pengoperasian dunia hiburan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui sulit untuk mengawasi tempat-tempat hiburan yang bandel dan tetap buka tidak sesuai aturan.

"Ya memang semua juga susah juga," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis, (4/7).

Saat ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mengaku memang sudah terdapat aturan, tetapi belum ditentukan pasal mana yang akan menjadi prioritas utama untuk dikerjakan.

"Aturannya kan sudah, lha wong perdanya sudah jelas. Kita hanya mengimplementasikannya saja, tapi tekanannya saya belum memberikan saja apa yang akan kita lakukan," ujar Jokowi.

Menurutnya, sanksi dan aturan sudah tertuang dalam Perda. Namun, dia belum memberikan penajaman pada poin-poin tertentu untuk lebih diperhatikan dan menjadi fokus Satpol PP dalam melakukan penertiban.

"Hanya penajaman pada titik-titik tertentu tapi saya belum rapatkan," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas pariwisata Arie Budiman menyebutkan ada 3 poin utama yang menjadi aturan tentang penyelenggaraan waktu bagi usaha hiburan malam selama bulan puasa. Jenis usaha tersebut adalah pertama, wajib tutup selama Ramadan, yakni diskotek, kelab malam, griya pijat, mandi uap, mesin permainan jenis bola ketangkasan dan bar yang berdiri sendiri.

Kedua, tiga usaha yakni karaoke, biliar dan musik hidup diatur jam operasinya dari 20.30 WIB- 01.30 WIB. Dan, usaha hiburan yang menjadi fasilitas hotel bintang mendapat pengecualian dengan waktu operasi yang telah diatur.

Sanksi yang dikenakan bagi usaha hiburan malam yang melanggar terdapat 4 tahap. Yakni, Peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan atau disegel dan pencabutan izin usaha.

Menurut Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santosa, dalam razia penertiban hiburan dunia malam, Satpol PP akan dibantu oleh Polda Metro Jaya. Bagi tempat usaha yang melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi sesuai yang tertuang dalam surat edaran Dinas Pariwisata nomor 35/SE/2013.

"Sanksinya bermacam-macam, pertama akan kita buatkan berita acar lalu kita akan beri peringatan. Jika tidak diindahkan kami bisa saja sampai menyegel tempat itu," jelas Kukuh.