Merdeka.com - Tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan. Padahal hasilnya belum diumumkan KPK, namun kabar yang beredar puluhan pegawai KPK tidak lolos tes tersebut. Disebut-sebut, soal yang dibuat Badan Kepegawaian Negara dengan menggandeng intelijen tak sesuai tupoksi kinerja KPK.

Salah seorang sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga peserta tes memberikan pendapatnya. Menurut dia, keterlibatan BIN, Dinas Psikologi Angkatan Darat, BNPT, BAIS patut dipertanyakan.

"Terlalu berlebihan melibatkan itu semua," ujar dia saat dihubungi, Rabu (5/5).

Selain itu, dia menilai soal-soal tes tidak relevan. Misalnya, terkait pandangan peserta ujian mengenai HTI, FPI, OPM, DI TII. Padahal, tidak semua peserta beragama islam.

"Pertanyaan ada tentang HTI, FPI, OPM, DI TII, PKI. Makanya kan tidak relevan jika yang Nasrani juga mendapatkan pertanyaan seperti itu," kata dia.

Sumber tersebut mengirimkan beberapa butir soal. Adapun 10 pertanyaan di antaranya:

1. Saya memiliki masa depan yang suram

2. Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu

3. Semua orang Cina sama saja

4. Semua orang Jepang kejam

5. UU ITE mengancam kebebasan berpendapat

6. Agama adalah hasil pemikiran manusia

7. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan

8. Nurdin M Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad

9. Budaya barat merusak moral orang Indonesia

10. Kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih

Disebut untuk Menjegal Pegawai Kritis

Menurut dia, jawabannya bukan untuk mencari benar atau salah. Tetapi lebih ke arah argumentasi.

"Tes dua hari itu tertulis dan wawancara itukan hasilnya bukan benar atau salah karena bukan pertanyaan seperti ujian, hanya pendapat saja," ujar dia.

Sumber di KPK itu menyampaikan tes tersebut seyogyanya tidak perlu diadakan. Menurut dia, pegawai yang ingin tetap kerja di KPK bisa langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jikapun ada test itu hanya sebagai syarat saja," ujar dia.

Sumber menyakini tes tersebut sengaja diciptakan untuk menjegal pegawai-pegawai yang dinilai kritis di KPK. Mereka dituding seolah-olah intoleran.

Menurut dia munculnya nama-nama seperti Andre Dhedy Nainggolan (kasatgas Penyidik), Tigor Simanjuntak (pegawai senior di Biro Hukum), Rasamala Aritonang (Kabag perundangan), beniductus siumlala (pegawai junior angkatan 11), Hotman Tambunan (kepala Diklat) dan Samuel (pegawai junior angkatan paling muda) semakin membuktikan bahwa tes ini upaya penyingkiran orang orang kritis di KPK. Sumber ini melanjutkan Riswin yang dikenal menangani penyelidikan kasus besar di KPK juga termasuk di dalamnya.

"Hasil tes dari nama beredar pun aneh malah orang-orang bagus disingkirkan," kata dia.

Sementara itu, dikonfirmasi merdeka.com soal-soal yang di atas, juru bicara KPK Ali Fikri enggan berpendapat. Ali mengaku dirinya tak berkapasitas untuk menjawab terkait tes wawasan kebangsaan sebagai alat ukur kesetiaan terhadap NKRI.

"Kami tidak dalam kapasitas berpendapat terkait soal-soal tes wawasan kebangsaan sebagai alat ukur beberapa aspek antara setia pada Pancasila, UUD, NKR dan pemmerintah yang sah dimaksud. Penyelenggara tes dimaksud sepenuhnya dilakukan oleh BKN," kata Ali.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri hingga pukul 14.00 WIB tak merepons pertanyaan yang diajukan oleh merdeka.com terkait soal test tersebut.

Penjelasan Kepala BKN

Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan alasan dalam pembuatan soal untuk tes pegawai KPK yang melibatkan intelijen. Namun, Bima menyebut tidak ada kekhususan dalam asesmen yang dilakukan untuk pegawai KPK. Sebab menurut dia baru kali ini diadakan tes setingkat eslon bukan level CPNS.

"Bukan khusus, karena memang baru pertama kali ini diadakan untuk level atas (eselon) bukan entry level (CPNS)," bebernya saat dihubungi merdeka.com.

Dia mengatakan tes peralihan pegawai KPK berbeda dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dia menjelaskan dalam level CPNS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) juga terdapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Kalau ASN lain levelnya CPNS jadi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam SKD sudah memadai. Ini levelnya langsung Deputi, Direktur dan lain-lain," kata Bima

Sementara itu diketahui Dalam Peraturan KPK No 1/2021 pada Bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan BKN.

Bima menjelaskan asesmen atau tes wawancara dilakukan oleh Dinas Psikologi AD untuk wawasan kebangsaan. Kemudian untuk Asesor interview dilakukan dari BAIS, BNPT dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (PusintelAD).

"Karena mereka yang siap dengan asesor untuk wawancara 1350-an orang," ungkapnya.

Sementara itu dia juga menjelaskan alasan mengapa penyusun soal TWK menggunakan indeks moderasi (IMB) milik TNI AD. Sebab IMB68 kata Bima sudah siap untuk dilaksanakan.

"Jadi tidak ada yang spesial, kenapa IMB68, karena saat itu test yang paling siap untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com