Tertunda Setahun, Revisi UU ITE Akhirnya akan Dibahas DPR
Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan surat presiden terkait pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (17/11). Surat presiden terkait Revisi UU ITE itu bertanggal 16 Desember 2021. Setelah kurang lebih setahun, akhirnya DPR akan membahas revisi UU ITE
"Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden Nomor: R58 tanggal 16 Desember tentang Rancangan UU Perubahan Kedua UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menjelaskan alasan revisi UU ITE baru akan dimulai meski pemerintah telah meminta sejak tahun lalu. Dalam setahun belakangan, DPR memilih fokus merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya telah disahkan.
"Ya kan sebenarnya UU itu kan, itu kan dilimpahkan ke Komisi I, kita kemarin kan fokus pada UU PDP, ya kan lama PDP ini," ujar Lodewijk.
Saat ini revisi UU ITE telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2023. Lodewijk memastikan DPR akan segera membahas revisi tersebut.
"Mudah-mudahan kita segera dapat membahas nya karena itu sudah masuk Prolegnas Prioritas," jelas Lodewijk.
DPR belum menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahas revisi UU ITE. Selain Komisi I yang membidangi komunikasi, terbuka juga dibahas bersama Komisi III yang membidangi hukum.
"Ya mungkin nanti kita lihat lah perkembangannya. Kalau terkait dengan permasalahan hukum kita juga akan berkomunikasi dengan Komisi III. Kan ini semuanya masalah hukum juga gitu," tutup Lodewijk.
(mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaMenkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaKetua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum
KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya