Merdeka.com - Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Tbk. Berdasarkan bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut, 13 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.

"13 korporasi sebagai tersangka yaitu PT DM atau PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI dan PT SAM," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/6).

Penetapan tersangka tak hanya terhadap 13 korporasi saja, melainkan juga satu orang pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-sekarang.

"Kemudian yang kedua, adalah 1 orang tersangka dari OJK, atas nama FH, pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a periode Februari 2014-2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-sekarang," ujarnya.

"Tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan kelola keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sudah disidangkan itu dalam mengelola keuangan PT Asuransi Jiwasraya," sambungnya.

Hari menyebut, kasus ini telah merugikan keuangan negara mencapai Rp16,8 triliun. Jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang dari 13 korporasi tadi itu kerugiannya diduga sekitar Rp12,157 triliun. Kerugian ini merupakan bagian dari perhitungan kerugian negara yang sudah dihitung oleh BPK sebesar Rp16,81 triliun," sebutnya.

Dugaan Pencucian Uang

Dia menambahkan, 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi tersebut juga disangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang.

"Jadi tadi saya sampaikan untuk 13 korporasi tadi dugaannya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 subsider pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dan dugaannya adalah tindak pidana pencucian uang," ungkapnya.

Sita Seluruh Aset

Kejaksaan Agung bakal menyita seluruh aset milik para tersangka yang berkaitan dengan kasus yang menjerat mereka.

"Tentu semua aset atau barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana itu penyidik tentu akan melakukan penyitaan," tuturnya.

Tersangka Tak Ditahan

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung tak melakukan penahanan terhadap FH. Terlebih terhadap 13 korporasi tersebut.

"(FH ditahan) Sementara ini belum. Menahan kan perlu proses apakah nanti dikhawatirkan melarikan diri tapi kalau korporasi tidak mungkin, sementara kalau orang yang ditetapkan baru satu orang,"

Atas perbuatannya FH dijerat dengan Pasal 2 subsidair Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan MAM

MNC Asset Management (MAM) akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Perusahaan juga siap membantu kejagung untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.

"Perihal penetapan status tersangka terhadap MAM, saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Agung terkait penetapan tersebut. MAM akan menelaah lebih lanjut penetapan status tersangka ini," tulis manajemen MAM melalui keterangan tertulis pada Kamis (25/6).

Pihak MAM memberi penjelasan. Reksa Dana Syariah Ekuitas II yang dikelola oleh MAM merupakan produk single investor milik Jiwasraya dan tidak terkait dengan produk reksa dana lainnya.

Selain itu, portfolio dalam Reksa Dana Syariah Ekuitas II ditentukan oleh Jiwasraya. Setiap pembelian dan penjualan portfolio dilakukan atas instruksi Jiwasraya.

"Secara data-data internal yang ada, kami berpendapat tidak ada pelanggaran hukum yang kami lakukan. Kami akan berkoordinasi dengan konsultan hukum/kuasa hukum untuk melakukan klarifikasi yang diperlukan terhadap penetapan status tersangka ini."