Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Seorang Purnawirawan TNI

Sabtu, 2 April 2022 06:30 Reporter : Bachtiarudin Alam
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Seorang Purnawirawan TNI Gedung Kejaksaan Agung. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akhirnya menetapkan IS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Paniai di Provinsi Papua, 2014. Diketahui jika IS merupakan purnawirawan TNI.

"Purnawirawan TNI," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi awak media, Jumat (1/ 4).

Dia menerangkan IS pernah menjabat sebagai sebagai perwira penghubung di Komando Distrik Militer (Kodim) wilayah Paniai pada 2014.

Namun demikian, Febrie masih bungkam terkait rincian lebih lanjut soal peran IS dalam kasus Paniai. Dimana akibat kejadian itu mengakibatkan jatuhnya korban yakni 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka.

"Tahun 2014 IS sebagai) Perwira penghubung di Kodim di Paniai," tutupnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, IS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/ 2022 tanggal 01 April 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Kasus posisi singkat, Penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 183 jo. 184 KUHAP sehingga membuat terang adanya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Paniai Tahun 2014," jelas Kapuspenkum, Ketut Sumedana, dalam Keterangannya.

Dimana pada kasus ini, diduga terjadi pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan h jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

"Peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara de jure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya," katanya.

Selain itu, lanjut Ketut, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diduga jika tersangka tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban yakni 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka," tuturnya.

Adapun dalam kasus ini IS dipersangkakan pasal berlapis yakni
Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Kedua Pasal 40 jo. Pasal 9 huruf h jo. Pasal 7 huruf b Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [fik]

Baca juga:
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Pelanggaran HAM di Paniai Papua
Kejagung Periksa Dua Saksi Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai Papua
Kejagung Belum Libatkan Penyidik Ad Hoc Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai
Kejagung Tetapkan Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Bulan April
Kejagung Periksa 1 Saksi Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai
Kejagung Periksa Ahli Hukum Humaniter Usut Dugaan Pelanggaran HAM Insiden Paniai

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini