Terpidana korupsi bansos Gotas diberhentikan sebagai Wabup Cirebon
Merdeka.com - Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Algotas alias Gotas resmi diberhentikan dari jabatannya, setelah menyandang status terpidana perkara korupsi bantuan sosial di Cirebon. Selain itu, Gotas hingga kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron Kejati Jabar.
Pemberhentian tersebut resmi ditetapkan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 132.32-3098/2017 yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo, Rabu (17/5).
"Hari ini sebagai konsekuensi dan melaksanakan undang-undang menyerahkan SK Mendagri tentang pemberhentian Wakil Bupati Cirebon," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) usai penyerahan SK Pemberhentian Gotas kepada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra di Gedung Negera Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/5).
Dia menambahkan, pemberhentian Gotas diterima langsung Mendagri. Untuk selanjutnya SK pemberhentian diserahkan kepada Bupati dan DPRD Cirebon. "Mendagri kepada tiga pihak. Pertama ke Bupati, yang kedua kepada Ketua DPRD dan ketiga kepada yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tidak hadir dan masih belum ketemu jadi kita titipkan kepada Bupati dan DPRD," terangnya.
Sunjaya Purwadisastra menyatakan, usai diterimanya SK pemberhentian dari Gubernur Jabar, pihaknya kini tinggal memikirkan mekanisme calon pengganti Wakil Bupati Cirebon tersebut. PDIP sebagai partai penguasa dan memiliki hak menentukan calonnya sendiri, kata dia tinggal berkomunikasi dengan pimpinan DPP PDIP.
"Karena kebetulan di Kabupaten Cirebon diusung oleh PDIP, tunggal, tidak berkoalisi dengan partai mana pun juga sehingga saya tinggal menunggu keputusan DPP PDIP untuk menyodorkan bakal calon pengganti atau calon Wakil Bupati Cirebon kepada saya sebagai Bupati," terangnya.
Adapun ketika sudah memiliki nama, pihaknya tinggal mengusulkan kembali pada DPRD untuk digelar rapat paripurna istimewa. "Saya nanti akan mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Cirebon untuk mengadakan rapat paripurna istimewa, untuk memilih salah satu di antara dua yang akan saya usulkan," tekannya
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah, Begini Reaksi Ganjar
Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.
Baca SelengkapnyaDico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur
Dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim
Baca SelengkapnyaDijemput Paksa Jaksa, Terpidana Korupsi Buldoser di Bekasi Sempat Coba Bepergian ke Sejumlah Kota
Jaksa menjemput paksa Soni Petrus, terpidana korupsi pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekas. Dia langsung dijebloskan ke penjara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaUsai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara
Ganjar Pranowo mengkritik pembelian alutsista bekas dan kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat Debat Capres.
Baca SelengkapnyaBerantas Korupsi, Prabowo Ingin Kualitas Hidup Pengambil Keputusan Penting Pemerintahan Diperbaiki
Prabowo mencontohkan, hakim di negara-negara maju, apalagi hakim tertinggi dijamin jabatannya seumur hidup.
Baca SelengkapnyaRatusan Karung Beras Bansos Rusak Terbakar Saat Kantor Balai Desa Sarirejo Kendal 'Dilalap' Api
Kades menambahkan, hasil komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, ratusan kantong beras yang rusak itu telah diklaimkan ke Badan Urusan Logistik (Bulog)
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya