Terjerat OTT, Bupati Banyuasin segera dipecat dari Golkar
Merdeka.com - Partai Golkar akan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap kadernya yang juga menjabat Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan Selatan, Yan Anton Ferdian. Ketua koordinator bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemberian sanksi ini sesuai dengan pakta integritas partai terhadap kasus korupsi yang menjerat kader.
Yorrys menyebut pembahasan soal pemecatan Yan Anton akan dibicarakan dalam rapat di markas Golkar siang ini.
"Jadi pertama kita pasti mempersiapkan memberikan hukuman penalty terhadap kasus ini yang tidak sesuai dengan komitmen dan semangat kepengurusan yang baru dalam menghadapi persoalan korupsi," kata Yorrys saat dihubungi, Senin (5/9).
"Kalau begini dipecat. Sanksi hukum lah. Inikan OTT bukan baru masih dugaan. Kita harus hargai. Kalau OTT tidak bisa kita pungkiri," sambungnya.
Jika benar Yan Anton terjerat korupsi, katanya, otomatis akan merusak citra partai di mata publik. Apalagi, menurut Yorrys, Partai Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi. Sehingga sudah sepatutnya, tiap kader tidak berulah dan melanggar aturan.
"Pastilah. Kita sedang benahi dan perbaiki. Apalagi kita memberikan dukungan kepada Jokowi, maka kita harus menjaga kebersamaan itu," tegas Yorrys.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan melalui operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan Selatan, Yan Anton Ferdian.
"Ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu, saat dikonfirmasi mengenai OTT terhadap Yan Anton Ferdian.
Hingga saat ini, belum diketahui jumlah orang yang diamankan KPK dalam OTT tersebut. KPK kini punya waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa orang-orang yang terkena OTT sebelum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaUsai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBikin Onar di Jalan, Ratusan Pesilat Lamongan Menangis Sesenggukan di Kantor Polisi
Pesilat asal Lamongan disambut banjir air mata usai digelandang ke kantor polisi akibat terlibat kericuhan.
Baca Selengkapnya