Terima Uang dari Penyuap Nurdin Abdullah, Pejabat Pemprov Sulsel Dinonaktifkan
Merdeka.com - Nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sari Pudjiastuti terancam dipecat setelah namanya disebut dalam dakwaan penyuap Gubernur Sulsel, nonaktif Nurdin Abdullah, Agung Sucipto. Bahkan, Sari Pudjiastuti kini dinonaktifkan dari jabatannya oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan Plt Gubernur Sulsel telah menonaktifkan untuk sementara waktu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sari Pudjiastuti. Sulkaf menjelaskan selanjutnya akan ada Pelaksana harian (Plh) yang akan ditunjuk.
"Berdasarkan pertimbangan bapak Plt Gubernur berdasarkan sidang kode etik, untuk sementara (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa) dinonaktifkan," kata Sulkaf saat dihubungi merdeka.com, Jumat (21/5).
Sulkaf mengungkapkan jika Sari Pudjiastuti juga telah mengakui telah menyetorkan uang diduga suap dari kontraktor ke rekening KPK.
Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pihaknya sudah memerintahkan Inspektorat untuk sidang kode etik terkait disebutnya sejumlah nama pejabat Pemprov Sulsel diduga menerima uang suap dari kontraktor, khususnya dari Agung Sucipto. Jika terbukti maka Sari Pudjiastuti bisa saja mendapatkan sanksi berat yakni pemecatan.
"Bisa jadi pemecatan. Tapi kita lihat nanti seperti apa hasilnya (sidang kode etik)," ujar dia.
Adik mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini mengaku pihaknya akan mengikuti prosedur sebelum memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel.
"Harus ada sidang kode etik dulu. Di situ dilihat sanksinya, apakah berat atau sedang," tandasnya.
Sekadar diketahui, nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Sari Pudjiastuti disebut dalam dakwaan terdakwa penyuap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, Agung Sucipto yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yasri saat sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (18/5).
Dalam dakwaan menyebut Nurdin Abdullah memerintahkan Sari Pudjiastuti untuk memenangkan PT Cahaya Sepang Bulukumba yang merupakan perusahaan terdakwa Agung Sucipto untuk proyek pembangunan jalan Palampang-Bontolempangan, Kabupaten Bulukumba. Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 sebesar Rp 15,7 miliar.
Berdasarkan perintah Nurdin Abdullah tersebut, Sari Pudjiastuti melalui bawahannya mencari kesalahan perusahan lain agar PT Cahaya Sepang Bulukumba memenangkan tender proyek tersebut.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dijanjikan 5.000 Suara, Caleg di Palembang Tertipu Puluhan Juta Rupiah
Caleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Sulsel Temukan 93.653 Lembar Surat Suara Tak Layak saat Proses Sortir Lipat
Sebanyak 24.000.953 lembar suara atau 70,09 persen yang sudah didistribusi ke KPU kabupaten/kota di Sulsel.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaLuhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaSidang Lanjutan Sengketa Pilpres, KPU dan Bawaslu Masing-Masing Hadirkan Saksi-Ahli
KPU menghadirkan tiga saksi ahli dan Bawaslu sembilan saksi ahli.
Baca SelengkapnyaMasih Lengkapi Berkas, Polisi Bakal Periksa SYL Usai Pemilu 14 Februari 2024
Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Baca SelengkapnyaPascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi
Pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa.
Baca Selengkapnya