Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terima Finalis Putri Otonomi Daerah 2021, Bamsoet Dorong Pemberdayaan Desa

Terima Finalis Putri Otonomi Daerah 2021, Bamsoet Dorong Pemberdayaan Desa Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Puteri Otonomi Daerah 2021. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para finalis Putri Otonomi Daerah 2021 menyukseskan konsep pemberdayaan desa melalui DEWA (Desa Wisata Agro), DEWI (Desa Wisata Industri), dan DEDI (Desa Digital).

Slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia, akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.

"Sawah, gunung, laut, dan bentangan keindahan alam lainnya, bisa dimanfaatkan setiap desa untuk mengembangkan DEWA, DEWI, dan DEDI, sehingga akan memberikan efek luar biasa dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat sekitar pedesaan. Terlebih pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 68 triliun dalam APBN 2022, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa," ujar Bamsoet usai menerima Finalis putri Otonomi Daerah 2021, di Jakarta, Kamis (21/10).

Para finalis yang hadir antara lain, Putri Otonomi Daerah Kabupaten Berau Kalimantan Timur Angela Putri Artita, Putri Otonomi Daerah Kabupaten Tanggamus Lampung Mega Diana Zamzam, Putri Otonomi Daerah Kabupaten Dharmasraya Sumatera barat Eliza Permatasari, Putri Otonomi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Jelita Gabriella, dan Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor Jawa Barat Devi Purnamasari. Hadir pula Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sarman Simanjorang.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari aspek kewilayahan, 74.961 desa di Indonesia melingkupi 91 persen wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan dari aspek kependudukan terdapat sebanyak 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Namun persentase penduduk miskin di pedesaan masih sangat besar. Dari persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya 7,89 persen. Sedangkan di pedesaan mencapai 13,10 persen.

"Kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa. Sekitar 7,3 juta jiwa warga miskin ekstrim tinggal di desa. Adanya pemberdayaan desa melalui DEWA, DEWI, dan DEDI, bisa menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan di pedesaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, para finalis putri Otonomi Daerah 2021 juga bisa berkontribusi memberdayakan daerah dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Mengingat berdasarkan laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Bumdes yang paling banyak berkontribusi untuk pembangunan desa dan penguatan ekonomi warga desa.

"Pada tahun 2021 sebanyak 45.233 Bumdes masih aktif dan telah mempekerjakan lebih dari 20 Juta orang dengan omzet Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. Keterlibatan para finalis putri Otonomi Daerah 2021 diharapkan bisa memberikan dampak yang dahsyat bagi Bumdes agar kedepannya menjadi lebih hebat lagi," pungkas Bamsoet.

(mdk/hrs)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR

RUU Desa Disetujui, Kades Indonesia Bersatu Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan DPR

Salah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.

Baca Selengkapnya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya
Berkantor di Desa Bumiharjo, Bupati Ipuk Gali Berbagai Potensi Pertanian

Berkantor di Desa Bumiharjo, Bupati Ipuk Gali Berbagai Potensi Pertanian

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, kembali melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Ngamuk, Darah Dedi Mulyadi Mendidih Proyek Pembangunan Jembatan di Palak Preman yang Baru Keluar dari Penjara

Ngamuk, Darah Dedi Mulyadi Mendidih Proyek Pembangunan Jembatan di Palak Preman yang Baru Keluar dari Penjara

Beredar di media sosial seorang preman memalak pekerja di sebuah proyek pembangunan jembatan di Desa Cijunti.

Baca Selengkapnya
Tidak Terima Proyeknya Dipalak, Dedi Mulyadi Sambangi Rumah Preman, Ending-nya Istrinya Diberi Uang Buat Modal

Tidak Terima Proyeknya Dipalak, Dedi Mulyadi Sambangi Rumah Preman, Ending-nya Istrinya Diberi Uang Buat Modal

Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, kesal mengetahui pembangunan jembatan di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diganggu preman.

Baca Selengkapnya
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral

Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral

Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.

Baca Selengkapnya