Terdakwa kasus korupsi Bandara Sultan Hasanuddin meninggal di Lapas

Merdeka.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Raba Nur (59) meninggal dunia di Lapas Klas I Makassar, Senin (22/50) sekira pukul 01.30 WITA.

Kepala Lapas Klas I Makassar Marasidin Siregar menjelaskan, Raba Nur meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya yakni diabetes dan vertigo. Pukul 03.00 WITA, jenazah Raba Nur diserahkan ke keluarga.

Menurut Marasidin Siregar, sejak Raba Nur ditahan di Lapas akhir tahun 2016 lalu, memang sudah sakit-sakitan. Kemudian Maret 2017, perawatan diintensifkan di klinik Lapas. Karena kondisi kesehatan yang menurun juga karena faktor usia, keluarga diberi akses untuk mendampingi setiap hari di klinik, mulai dari pagi hingga sore. Anggota keluarga diberi keleluasaan untuk mengatur pola makan Raba Nur.

"Selama perawatan intensif di klinik tidak ada hal yang mengkhawatirkan, makanya kita beri kelonggaran kepada anggota keluarganya untuk mendampingi tahanan ini di klinik tiap hari terkecuali malam hari. Tapi Minggu malam pukul 20.00 WITA, kondisinya memburuk sehingga keluarganya kita panggil. Yang bersangkutan muntah di kamar mandi dan terjatuh dari tempat tidur, Saat dokter klinik tiba lakukan pemeriksaan, tahanan ini dinyatakan telah meninggal dunia," jelas Marasidin Siregar.

Sebenarnya hari ini Raba Nur akan mengikuti persidangan lanjutan. Marasidin Siregar menuturkan, pihaknya sempat menawarkan ke pihak keluarga supaya Raba Nur dibawa ke RS Bhayangkara namun tawan tersebut ditolak.

"Keluarga yang bersangkutan ikhlas menerima dan merasa tidak perlu dibawa ke RS Bhayangkara, karena memang sedari awal memahami perkembangan riwayat penyakit yang diderita," kata Marasidin Siregar.

Seperti diberitakan sebelumnya, di kasus dugaan korupsi perluasan lahan bandara ini, penyidik Kejati Sulsel menetapkan sembilan tersangka dan di antaranya sudah ada yang bergulir di persidangan. Semuanya ditahan di lapas Klas I Makassar dan Rutan Klas I Makassar. Nilai anggaran awal proyek pembebasan lahan seluas 60 ha itu Rp 188 miliar lebih, lalu membengkak menjadi Rp 520 miliar. Indikasi kerugian negara sekitar Rp 317 miliar.