Merdeka > News

Terdakwa Kasus HAM Berat di Paniai Papua Dituntut 10 Tahun Penjara

Senin, 14 November 2022 14:03 Reporter : Ihwan Fajar
Terdakwa Kasus HAM Berat di Paniai Papua Dituntut 10 Tahun Penjara Terdakwa Mayor Inf (purn) Isak Sattu konsultasi dengan penasihat hukumnya. ©2022 Merdeka.com/Ihwan Fajar

Merdeka.com - Sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang didakwakan kepada perwira penghubung Komando Distrik Militer (Dandim) 1705/Paniai, , Mayor Inf (purn) Isak Sattu memasuki agenda tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntutnya dengan hukuman 10 tahun penjara.

JPU Erryl Prima Putra Agoes yang membacakan tuntutan menyatakan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat di Paniai, Papua. Atas perbuatannya, Isak Sattu didakwa pasal berlapis.

"Dakwaan kesatu melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan dakwaan kedua Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujarnya saat sidang di Ruang Bagir Manan Pengadilan Negeri Makassar, Senin (14/11).

Dengan tuntutan pasal berlapis, JPU meminta agar Isak Sattu dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Terdakwa juga dituntut membayar perkara Rp5 ribu.

2 dari 2 halaman

Terdakwa Siapkan Pembelaan

Seusai JPU membacakan tuntutan, Ketua majelis hakim Sutisna Saswati bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pleidoi (pembelaan) atau tidak. Awalnya Isak Sattu menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum untuk pembelaan, tetapi saat hakim hendak menutup sidang, terdakwa menyampaikan tanggapan.

"Artinya bahwa dakwaan saya ini prematur dan dipaksakan. Kedua, tidak adil karena tidak ada dari pihak kepolisian atau aparat lain yang dikenai sanksi atau didakwa," ujarnya.

Ia menilai kejadian di Enarotali, Paniai, Papua dilakukan bersama-sama. Ia mengaku jika kerusuhan dan penembakan hanya terjadi di Koramil Enarotali saja masuk akal baginya

"Tapi ini yang tugas pokok kepolisian membubarkan tidak ada didakwa. Di mana keadilannya. Ini saja yang ingin saya sampaikan Yang Mulia," ucapnya.

Mendengar tanggapan itu, Ketua Majelis Hakim Sutisna Saswati menyarankan kepada terdakwa untuk membuat pembelaan tersendiri. "Mau tulis satu lembar juga enggak apa apa. Karena yang saudara sampaikan itu sudah masuk bagian pembelaan," ucap Sutisna.

Sementara penasihat hukum terdakwa, Ahmad Kautibi menilai tuntutan JPU tidak benar. Tak hanya itu, tuntutan terhadap kliennya tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat.

"Kalau menurut saya sebagai PH (penasihat hukum), tuntutan yang diberikan kepada terdakwa ini tidak benar dan tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM," tegasnya.

Untuk itu, Ahmad menyatakan pihaknya akan menyusun pembelaan terbaik. Dia mengaku akan memasukkan pernyataan Isak Sattu ke dalam pembelaan.

"Ya tentu. Tentunya kita sebagai PH sudah menyiapkan pembelaan terbaik bagi terdakwa," ucapnya. [yan]

Baca juga:
Komnas HAM: Jangan sampai Pengadilan Kejahatan Kemanusiaan Sungsang Pemikiran
Catatan Komnas HAM Terkait Kasus Tragedi Paniai
Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Kesaksian Mantan Wakapolri
Sidang Pelanggaran HAM Paniai, Eks Wakapolres Sebut Suara Tembakan dari Bukit
Pembagian BLT Diduga Tak Sesuai Daftar, Kantor Distrik Kebo di Paniai Papua Dibakar

DPR Cecar Komnas HAM usai Temui Lukas Enembe: Kasus Korupsi atau Pelanggaran HAM?
DPR Cecar Komnas HAM usai Temui Lukas Enembe: Kasus Korupsi atau Pelanggaran HAM?
Penjelasan Mahfud MD Soal Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Penjelasan Mahfud MD Soal Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Menko Polhukam Mahfud MD Bertemu Tim Rekonsiliasi untuk Tuntaskan Kasus HAM Berat
Menko Polhukam Mahfud MD Bertemu Tim Rekonsiliasi untuk Tuntaskan Kasus HAM Berat
Eks TNI Terdakwa Kasus Paniai Terancam 20 Tahun Bui, Dakwaan Dinilai Banyak Terputus
Eks TNI Terdakwa Kasus Paniai Terancam 20 Tahun Bui, Dakwaan Dinilai Banyak Terputus
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pelanggaran HAM
  3. Regional
  4. Tragedi Paniai
  5. Kerusuhan Paniai
  6. Paniai
  7. Viral Hari Ini
  8. Ragam Konten
  9. Makassar
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Sri Mulyani: THR PNS Cair 10 Hari Sebelum Lebaran
image

Profil Irjen Karyoto: Tolak Paksakan Kasus Formula E, Kini Jadi Kapolda Metro
image

Aturan Disahkan Sri Mulyani, Gaji ke-13 PNS Cair Bulan Juni 2023
image

Tokoh yang Dimakamkan di San Diego Hills, dari Mantan Menteri Hingga Sepupu Soeharto

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi