Terdakwa Kasus Bank NTT Cabang Surabaya Dituntut 16 Tahun Penjara

Jumat, 13 November 2020 09:03 Reporter : Ananias Petrus
Terdakwa Kasus Bank NTT Cabang Surabaya Dituntut 16 Tahun Penjara Ilustrasi Sidang. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi investasi modal kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya di tahun 2018, Kamis (12/11).

Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan untuk terdakwa Yohanes Ronald Sulayman, yang dipimpin majelis hakim Dju Jhonson Mira Mangngi, didampingi hakim anggota Ari Prabowo dan Ali Muhtarom. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya yakni Mel Ndaomanu. Turut hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herry C. Franklin dan Hendrik Tiip.

Dalam amar tuntutannya, JPU menegaskan terdakwa Yohanes Ronald Sulayman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dituntut selama 16 tahun penjara.

Selain pidana badan selama 16 tahun, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam tuntutan juga, JPU menegaskan bahwa terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp33.265.040.435,00. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Dilanjutkan JPU, apabila seluruh harta yang disita untuk dilelang tidak juga mencukupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai JPU membacakan tuntutan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang Dju Jhonson Mira Mangngi menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum terdakwa. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kasus Korupsi
  3. Kupang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini