Terbukti Terima Suap, Eks Ketua DPRD DPRD Lampung Tengah Dituntut 5 Tahun Penjara

Kamis, 5 Desember 2019 15:46 Reporter : Merdeka
Terbukti Terima Suap, Eks Ketua DPRD DPRD Lampung Tengah Dituntut 5 Tahun Penjara Achmad Junaidi Sunardi diperiksa KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi dituntut 5 tahun penjara denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tuntutannya menilai Achmad Junaidi terbukti menerima suap dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebesar Rp1,25 miliar.

Selain Achmad Junaidi, tuntutan 5 tahun penjara juga dilayangkan kepada tiga mantan anggota DPRD Lampung Tengah, yakni Zugiri, Bunyana dan Zainuddin.

Ketiganya dinilai terbukti bersama-sama menerima suap dari Mustafa. Zugiri disebut menerima suap sebesar Rp1,66 miliar, Bunyana sebesar Rp2,08 miliar, sedangkan Zainuddin sebesar Rp1,58 miliar.

"Menuntut, majelis hakim menyatakan terdakwa telah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

1 dari 2 halaman

Pencabutan Hak Politik 5 Tahun

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada keempat orang tersebut selama 5 tahun penjara. Jaksa menilai keempatnya tak patut menerima jabatan publik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.

Dalam tuntutannya, jaksa juga menyebut mereka telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, jaksa juga menolak permohonan Zainuddin dan Bunyana yang ingin menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau Justice Collaborator (JC).

Menurut jaksa, keduanya belum memenuhi syarat untuk menjadi JC, meski keduanya dinilai bersikap kooperatif dan berterus terang dalam persidangan.

Menurut jaksa, suap diberikan Mustafa agar DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Suap juga diberikan agar DPRD Lampung Tengah mengesahkan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Perbuatan mereka dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

2 dari 2 halaman

Hal yang Memberatkan

Hal yang memberatkan tuntutan itu ialah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mencederai dalam birokrasi pemerintahan.

Sedangkan hal yang meringankan sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga. [ray]

Baca juga:
Wagub Lampung Chusnunia Chalim Penuhi Panggilan KPK
Wagub Lampung Dicecar KPK Terkait Modal Eks Bupati Lampung Tengah di Pilgub
Eks Wabup Lampung Utara Dicecar KPK Terkait Biaya Kampanye Pilgub Lampung
Penyuap Bupati Lampung Tengah Jalani Pemeriksaan KPK
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Raden Zugiri Terkait Suap

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini