Terbukti menyuap Akil, Hambit-Cornelis divonis 4 dan 3 tahun

Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi.

Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun, dipidana penjara masing-masing selama empat tahun dan tiga tahun.

Menurut Ketua Majelis Hakim Suwidya, Hambit yang juga merupakan Bupati non-aktif Gunung Mas bersama-sama dengan Cornelis yang merupakan Komisaris PT Berkala Maju Bersama, dianggap terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dengan uang senilai Rp 3 miliar dengan perantaraan Anggota Komisi II fraksi Partai Golkar, Hj. Chairun Nisa.

Hakim Ketua Suwidya menambahkan, duit sogokan itu diberikan buat mempengaruhi Akil dalam memutuskan perselisihan pilkada Kabupaten Gunung Mas diajukan oleh pasangan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy dan duet Jaya Samaya Monong-Daldin. Mereka menggugat kemenangan Hambit Bintih-Arton S. Dohong dalam pilkada Gunung Mas.

"Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun masing-masing dengan pidana penjara selama empat dan tiga tahun dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalankan," kata Hakim Ketua Suwidya, saat membacakan amar putusan Hambit-Cornelis, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/3).

Hakim Ketua Suwidya juga menjatuhkan pidana denda kepada Hambit dan Cornelis masing-masing sebesar Rp 100 juta dan Rp 150 juta. Jika tidak dibayar, keduanya diganjar dengan hukuman kurungan selama  tiga bulan.

Pertimbangan meringankan Hambit-Cornelis adalah belum pernah dihukum, jujur dalam persidangan, bekerjasama, menjadi tulang punggung, serta mengakui dan menyesali perbuatan.

Selain itu, Hambit adalah pejabat yang dihormati pegawainya dan Cornelis adalah petinggi perusahaan yang memiliki tanggungan pegawai. Sementara hal-hal memberatkan adalah perbuatan keduanya dilakukan ketika pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan korupsi.

Menurut Hakim Ketua Suwidya, Hambit dan Cornelis terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama. Yakni Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Vonis itu lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa sebulan lalu. Menurut Hakim Anggota Gosen Butar-Butar, mereka tidak sependapat dengan tuntutan jaksa karena dirasa terlampau berat. Sebabnya adalah kedua terdakwa sudah jujur dan mengakui perbuatan dalam sidang.

Menurut Hakim Alexander Marwata, Hambit yang ditetapkan sebagai Bupati Gunung Mas periode 2013-2018 bersama-sama dengan Cornelis Nalau terbukti menyogok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dengan uang SGD (Dolar Singapura) 294,050 ribu, USD 22 ribu, dan Rp 766 ribu atau setara Rp 3 miliar, serta Rp 75 juta melalui Chairun Nisa.

Dia melanjutkan, duit itu diberikan Hambit dan Cornelis dengan harapan majelis hakim dipimpin Akil Mochtar, dengan anggota Maria Farida Indrati dan Anwar Usman menolak gugatan pilkada Kabupaten Gunung Mas di MK diajukan pasangan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy dan duet Jaya Samaya Monong-Daldin. Serta menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas. Jaksa menggabungkan berkas dakwaan Hambit dan Cornelis.

Menurut Hakim Alexander, pada 19 September 2013, Hambit menemui Chairun Nisa di sebuah restoran di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, Hambit meminta kepada Chairun Nisa supaya bisa membantu mengurus sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas dan dipertemukan dengan Akil Mochtar.

"Chairun Nisa kemudian menghubungi Akil dengan mengirimkan pesan singkat berisi, 'Pak Akil, saya mau minta bantu nih untuk Gunung Mas. Tapi untuk incumbent yang menang.'," ujar Jaksa Ely.

"Akil kemudian menjawab pesan singkat Chairun Nisa , 'Kapan mau ketemu? Saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas'," ujar Jaksa Ely.

Kemudian, pada 20 September 2013, Hambit menemui Akil di rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi di Komplek Widya Chandra III nomor VII, Jakarta Selatan. Hambit lantas mengungkapkan meminta bantuan Akil dalam sengketa pilkada Gunung Mas. Akil menyarankan supaya Hambit nantinya hanya berhubungan dengan Chairun Nisa soal sengketa itu.

Tiga hari setelah pertemuan dengan Hambit, Akil menetapkan majelis hakim panel dalam perkara sengketa pilkada Gunung Mas. Yakni Akil menjadi Ketua merangkap anggota, dan Anwar Usman serta Maria Farida Indrati sebagai anggota.

"Pada 24 September 2013, Akil kemudian mengirim pesan singkat kepada Chairun Nisa berisi,' Besok sidang. Kemarin pemohon sudah ketemu saya langsung. Si Bupatinya. Tapi saya minta lewat bu Nisa saja'," sambung Jaksa Sigit Waseso.

Akil lantas meminta kepada Chairun Nisa supaya Hambit menyiapkan dana sebesar Rp 3 miliar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat. Pada 26 September 2013, Hambit dan Cornelis Nalau menemui Chairun Nisa di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat itu, Chairun Nisa juga memperlihatkan pesan singkat dari Akil kepada Hambit, yang isinya adalah Akil minta imbalan Rp 3 miliar dan diberikan dalam bentuk Dolar Amerika. Hambit dan Cornelis menyanggupi.

Hambit kemudian meminta Cornelis menyiapkan sejumlah uang buat diberikan kepada Akil, melalui Chairun Nisa pada 2 Oktober 2013. Pada 30 September 2013 mengontak Chairun Nisa menyatakan dana buat Akil sudah siap.

Pada 2 Oktober 2013, Chairun Nisa mengontak Akil akan memberikan duit suap dari Hambit dan Cornelis. Akil menyanggupi akan menerima duit itu di rumah dinas MK, Jalan Widya Chandra III nomor VII, Jakarta Selatan. Saat itu, Chairun Nisa datang bersama Cornelis membawa duit suap itu, dan tak lama kemudian langsung disergap tim KPK.

Namun, menurut Hakim Anggota Mathius Samiaji, meski Akil menerima suap tapi tidak terbukti mempengaruhi hakim konstitusi lain dalam panel satu, yakni Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, dalam mengambil putusan perkara itu. Karena dalam putusan akhir tidak terbukti ada intervensi dari Akil terhadap dua hakim itu.

"Dalam perbuatan kedua terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf. Maka keduanya harus dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai perbuatan," ujar Hakim Mathius.