Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tensi Pilkada DKI tinggi karena sebagai barometer wilayah lain di RI

Tensi Pilkada DKI tinggi karena sebagai barometer wilayah lain di RI Ilustrasi Pilgub DKI. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menyebutkan tensi dan emosi Pilkada DKI Jakarta saat ini cukup tinggi. Alasannya, kata dia, DKI sebagai barometer bagi wilayah lain di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI itu menyatakan siapa pun pemenang Pilkada DKI harus mendapatkan apresiasi, yang diharapkan bisa mengayomi dan mengemban amanah warga DKI dengan baik.

"Para pemuda untuk bersinergi dengan kerja keras agar Pilkada DKI putaran dua 19 April mendatang berjalan damai dan aman hingga terpilihnya pemimpin Jakarta yang amanah," kata Prananda, Selasa (11/4).

Sementara itu, sejumlah organisasi sayap partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Garda Pemuda NasDem, Angkatan Muda Kabah, Pemuda Banteng dan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia sepakat untuk Pilkada damai. "Aliansi Pemuda DKI Jakarta terpanggil melakukan pembaruan dan menggelorakan kembali nilai kebangsaan dan kebhinekaan yang akhir-akhir ini tergerus di DKI Jakarta," kata penggagas deklarasi Nova Paloh.

Nova mengatakan isu SARA di wilayah DKI Jakarta telah menimbulkan perpecahan dan upaya penghakiman secara individu, kelompok maupun golongan menjelang Pilkada 2017.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Efek Kaesang, Perolehan Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat

Efek Kaesang, Perolehan Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat

Karena karakter dari putra bungsu Presiden Joko Widodo dinilai membuat masyarakat Maluku terpukau.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Polri Siagakan 4.992 Anggota Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR dan MK

Polri Siagakan 4.992 Anggota Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR dan MK

Polri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya