Temui Jokowi, utusan PBB tanya langkah cegah pernikahan dini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri menerima kunjungan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Bidang Kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2). Dalam pertemuan tersebut, Marta menanyakan ke Presiden Joko Widodo terkait upaya dari pemerintah Indonesia mencegah pernikahan dini di tanah air.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, pemerintah telah memiliki program wajib belajar 12 tahun. Program tersebut, kata dia, merupakan salah satu antisipasi mencegah pernikahan dini.

"Dengan Program Wajib Belajar 12 tahun itu maka otomatis kalau itu bisa diselenggarakan secara baik, strategi itu secara tidak langsung bisa mengantisipasi kawin dini," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/2).

Muhadjir menambahkan, usia ideal untuk seseorang melakukan pernikahan yakni di atas 17 tahun. Seseorang yang mengikuti program wajib belajar 12 tahun otomatis telah berusia 17 tahun ke atas.

"Karena paling tidak orang yang tamat SLTA/SMK itu kan umurnya 18 tahun, jadinya nunggu lamaran jadi 1-2 tahun, jadi umur 20 tahun sudah bisa nikah," katanya.

Selain itu, lanjut Muhadjir, Pemerintah juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi warga yang kurang mampu. Kartu tersebut membantu warga untuk dapat menyelesaikan program wajib belajar selama 12 tahun.

Kedatangan Marta Santos Pais menemui Presiden Jokowi juga untuk menyampaikan ambisi PBB yang ingin menghilangkan kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan tersebut, Marta mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Kami memiliki ambisi untuk menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan untuk semua," kata Marta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/2).

Marta menjelaskan, pada bulan Juli mendatang akan ada pertemuan Global Partnership to End Violence Against Children di New York, Amerika Serikat. Ia berharap, Indonesia dapat membagikan program-program untuk memerangi kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain.

"Kami berharap bahwa Juli mendatang akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan hasil usaha (memerangi kekerasan terhadap anak)" katanya.