Merdeka.com - Gubernur Papua Lukas Enembe beserta sejumlah bupati Papua menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (30/1) malam. Ada dua hal yang mereka sampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Ada dua hal yang kami sampaikan kepada presiden. Pertama mengenai RUU Otonomi Khusus Pemerintahan Papua yang saat ini sudah masuk di DPR," kata Lukas usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/1).

Kedua, lanjut Lukas, pemerintahan Papua menolak keras smelter Freeport dibangun di wilayah Gresik Jawa Timur. Wajib hukumnya pembangunan smelter Freeport berada di Papua.

"Kedua, masalah penolakan smelter Freeport. Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI, saya dampingi bupati-bupati di Papua bertemu presiden, kami sepakat menolak smelter dibangun di Gresik, dasarnya apa?" jelasnya.

Menurut Lukas, infrastruktur di Papua sudah amat mendukung bila smelter Freeport dibangun di sana. Baik itu mengenai dukungan listrik, infrastruktur jalan, perizinan, atau dukungan lainnya.

Jika tidak dibangun di Papua, Lukas mengancam kepada Freeport untuk cabut dari Papua. "Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua. Seluruh SDA di Papua, hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua," tandasnya.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Freeport Indonesia membangun Instalasi pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Papua. Ini agar dapat menimbulkan efek domino terhadap kemajuan di Indonesia timur.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembangunan smelter di Papua sulit dilakukan. Sebab, daerah itu masih minim infrastruktur pendukung. Makanya, Freeport memutuskan untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Sejak dari dulu diskusi soal smelter memang dilihat dari berbagai aspek. Infrastruktur dan pasokan listrik di Papua belum mencukupi," ujar Sudirman.

Jika pembangunan smelter dipaksakan di Papua. Maka itu bakal berjalan lambat dan tak sesuai dengan pembatasan waktu tertuang dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Kalau dibangun di Papua bakal telat dan kami pilih jalan lain," ujarnya.