Merdeka.com - Ombudsman RI menemukan maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan membuat paspor biasa di kantor Imigrasi. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala menjelaskan pihaknya melakukan investigasi terkait dugaan kecurangan membuat paspor.

Terdapat tujuh kantor imigrasi yang mereka selidiki. Yaitu kantor Imigrasi Klas 1 Manado, Mataram, Pekanbaru, Palembang, Khusus Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Batam. Dari hasil investigasi tersebut, Andrianus menjelaskan terdapat sejumlah oknum di dalam lingkungan kantor imigrasi.

"Iya (orang imigrasi). Jadi orang low level. Tingkat yang bawah," kata Andrianus ketika ditemui di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Andrianus mengatakan target para oknum yaitu para masyarakat yang ingin membuat paspor tanpa mengantre. Oknum tersebut kata Andrianus mereka temui di tempat parkir kantor wilayah, menjadi satpam, hingga penjaga loket.

"Umumnya karena pertemanan. Tahu genarasi ke genarasi. Dan petugas juga enggak sungkan-sungkan dia masuk dan nyelak antrean. Nyelak untuk dokumen foto dan dia ok. Atas dasar pertemanan," kata Andrianus.

Dia menceritakan para oknum membanderol harga Rp 950.000-Rp 1,5 juta untuk bisa mulus membuat paspor tanpa antre. Dari mulai mengambil tiket untuk mengantre hingga menebus paspor.

"Tarifnya Rp 950.000-Rp 1,5 juta. Dan kalau mau ambil paspor juga harus ada uang rokok," ungkap Andrianus.

Kemudian menurut Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie menjelaskan pihaknya sudah memberikan surat edaran untuk tidak membuka jasa biro pada 2016. Dia juga mengakui akan menindaklanjuti para calo yang menyalah gunakan hal tersebut.

Pihaknya pun kata Ronny menyambut baik hal tersebut. Karena kata dia, pihaknya belum memiliki pengawas internal. "Kemudian hal-hal yang lain di Direktorat Imigrasi sangat menyambut baik karena tidak punya pengawas internal," ungkap Ronny.

Pihaknya pun mengakui akan memberikan saksi kepada calo yang terlibat dalam maladministarasi tersebut. Namun dia tidak merinci akan memberikan saksi apa terkait calo atau oknum tersebut. "Ada kode etiknya. Kami pun tidak akan membiarkan," kata Ronny.