Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus menelusuri laporan warga terkait buku pelajaran bagi pelajar Sekolah Dasar (SD) memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dari hasil penelusuran KPAI menemukan buku itu sudah diterbitkan sejak Tahun 2009-2010.

"Buku-buku ini sudah diterbitkan cukup lama, yaitu antara 2009 atau 2010, artinya sudah dipergunakan sebagai pembelajaran sejak 8 tahun yang lalu. Namun, baru heboh tahun 2017 karena kontroversi pernyataan Presiden Amerika Serikat baru-baru ini terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (15/12).

Hasil penelusuran buku tersebut diterbitkan oleh PT Yudistira dan PT Intan Pariwara. Khusus PT Yudistira pihak KPAI telah menyurati untuk melakukan konfirmasi terkait penerbitan buku tersebut.

"Setelah menerima laporan masyarakat berupa kiriman foto buku IPS yang diterbitkan oleh Yudistira, KPAI kembali menerima laporan yang sama tetapi berbeda penerbit, kali ini penerbit Intan Pariwara," ujar Retno.

Retno mengatakan, para pelapor mengirimkan foto berupa sampul buku, halaman awal buku yang menyebutkan tahun terbit, penerbit, diperbanyak dicetak, nama penulis. Serta halaman buku materi negara-negara Asia.

"Dalam buku IPS kelas VI yang dicetak oleh Intan Pariwara pada tabel negara-negara Asia Barat yang total berjumlah 19 negara seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, dan lain-lain termasuk Israel. Di mana di tabel tersebut ada kolom wilayah besar seperti Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah dan sebagainya, kemudian nama negara dan ibu kota negara. Di tabel Asia Barat itulah tertulis di kolom negara Israel dan di kolom ibu kota Yerusalem," kata dia.

Dia melanjutkan sedangkan di buku IPS kelas VI yang dicetak oleh Yudistira, pada bahasan negara-negara di Benua Asia, ada tabel negara-negara di Benua Asia. Tabel tersebut terdiri atas 3 kolom yaitu kolom nomor, nama negara dan nama ibu kota negara.

"Nama negara diurut sesuai abjad, negara Israel pada urutan nomor 7 dan di kolom ibu kota tertulis Yerusalem. Sedangkan Negara Palestina di urutan nomor 12 dengan ibu kotanya hanya diisi tanda strip alias kosong," ujarnya.

Dia menambahkan, dari penjelasan penerbit Yudistira nomor surat 12/Pnb-YGI/XII/2017 12 Desember 2017 menyatakan sumber data bahwa negara Israel ibu kotanya Yerusalem dari world population sheet 2010. Uniknya kedua buku tersebut ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Irawan Sadad Sadiman dan Shandy Amalia.

"Pada sampul kedua buku tersebut tertulis Buku IPS kelas VI Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan logo tertulis 'sesuai standar isi 2006' dan logo 'buku bse' alias buku sekolah elektronik). Buku ini terbit sesuai dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan sebutan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), artinya buku ini bukan kurikulum 2013, tapi masih dipergunakan hingga saat ini," tukasnya.

Retno menjelaskan, program buku Sekolah Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'buku bse' adalah program yang diluncurkan pada era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu dengan Mendiknas Muhamad Nuh (saat itu namanya Kementerian Pendidikan Nasional, belum bernama Kementerian pendidikan dan Kebudayaan).

"Dalam program bse kala itu, Kemendiknas melalui Pusat Perbukuan membeli naskah-naskah buku dari para penulis, kemudian diunggah di laman website Kemendiknas dan para penerbit diizin memperbanyak secara gratis. Buku yang dicetak para penerbit tersebut kemudian dibeli oleh sekolah atau orang tua peserta didik dan digunakan dalam pembelajaran. Ada indikasi, meski sudah berganti kurikulum 2013, namun ternyata masih banyak sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 'KTSP'.

KPAI menyimpulkan bahwa buku-buku tersebut diterbitkan secara resmi oleh negara dalam hal ini adalah oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Kemudian, para penerbit seperti Yudistira, Intan Pariwara, dan lain-lain, mencetak atau memperbanyak dan dijual.

"Maksud dan tujuan pembelian hak cipta nakah buku oleh pemerintah adalah untuk menekan harga buku pelajaran agar murah. Sayangnya, proses seleksi dan penilaian bukunya diduga memiliki kelemahan pada penelaah isi dan editan. Oleh karena itu, KPAI mempertimbangkan untuk berkoordinasi dan meminta keterangan dari pihak Kemendikbud juga untuk mencari solusi bersama."