Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, DPRD OKU Minta Penjelasan Kadis Sosial

Temuan Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, DPRD OKU Minta Penjelasan Kadis Sosial Ilustrasi beras. ©shutterstock.com/Piotr Malczyk

Merdeka.com - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan serius menyikapi temuan beras bantuan sosial tidak layak konsumsi yang dibagikan Dinas Sosial melalui Bulog setempat kepada masyarakat terdampak Covid-19. Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Mardjito Bahri menegaskan pihaknya akan memanggil pihak terkait guna menanyakan penyebabnya.

"Jumat (29/5), kami akan panggil Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bulog OKU. Intinya DPRD OKU serius menyikapi masalah ini," tegasnya dilansir Antara, Kamis (28/5).

Mardjito menjelaskan, pemanggilan ini sebagai upaya untuk melakukan pendalaman dan perlu mendengarkan dari Bulog dan Dinsos OKU atas temuan tersebut.

"Dengan temuan-temuan seperti ini, banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," tegas politikus dari Fraksi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha menyatakan pihak Bulog dan Dinsos OKU harus bertanggung-jawab terhadap masalah tersebut.

Menurut Yudi, pihaknya sengaja memanggil Kepala Bulog dan Dinsos OKU agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap Pemkab OKU yang sudah menganggarkan dana untuk membagikan paket sembako bagi masyarakat.

"Karena paket sembako yang dibagikan ini merupakan tanggungjawab Dinas Sosial OKU yang melakukan pendataan termasuk penganggaran dan jumlah anggarannya," ujar dia.

Terkait apakah polemik ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak, Yudi mengaku pihaknya belum mendengar secara langsung dari Bulog dan Dinsos OKU dan sejauh mana tingkat kesalahannya.

"Apakah disengaja atau tidak hal itu akan terjawab setelah mereka kita panggil nanti," tandas Yudi.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
6 Hal yang Tanpa Disangka Bisa Jadi Penyebab Munculnya Bau Badan
6 Hal yang Tanpa Disangka Bisa Jadi Penyebab Munculnya Bau Badan

Munculnya bau badan merupakan persoalan yang sering dialami oleh banyak orang dan bisa mengganggu kepercayaan diri serta interaksi sosial.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya