Merdeka.com - Chief Risk sekaligus Compliance Officer Go-Pay, Budi Gandasoebrata menyambut baik keberadaan teknologi Application Programming Interface (API) memberi angin segar bagi aktivitas perbankan. Inisiasi pengadaan open API ini diharapkan dapat menjadikan bank sebagai aktor utama dalam sistem keuangan digital.

"Ini disebabkan karena pada dasarnya, bank memang memiliki wewenang, izin, dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, bagaimana kita bisa mendorong hubungan (interlink) antara perbankan dan fintech serta menjadikan bank sebagai aktor utama," ujar Budi dalam seminar virtual Pro and Cons Open Banking pada Selasa (18/8).

BI sebenarnya sudah pernah merilis produk digital perbankannya. Pada tahun lalu, BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang bisa dimanfaatkan di berbagai macam sektor, di antaranya infaq dan ritel."Ini jadi bukti kalau perbankan dan fintech itu sudah terintegrasi," tambah Budi.

Lewat integrasi ini, diharapkan sumber dana dari pembiayaan tidak lagi menggunakan uang elektronik. Namun, dapat memanfaatkan teknologi API dengan fitur direct debit yang dioptimalkan perbankan.

"Bisa juga dengan fitur yang dinamakan payment gateway, jadi pengguna bisa memilih instrumen pembayaran mau pakai kartu kredit atau kartu debit," jelas Budi.

Alhasil, pilihan pembayaran yang dimiliki oleh masyarakat bisa semakin bervariasi tanpa top up berkali-kali, tetapi bisa langsung dipotong lewat rekening perbankannya.

Perluas Manfaat

Budi juga menerangkan kalau API bisa diperluas manfaatnya ke beberapa sektor selain keuangan. Karena penerapan integrasi API yang sudah dilakukan Gojek sudah menyasar ke sektor logistik. "Di era pandemi ini, kami bermaksud untuk memberikan solusi bagi UMKM agar lebih memudahkan penjual produk berkomunikasi pada pelanggannya mengenai sistem pembayaran dan proses pengiriman."

Namun demikian, Budi juga menegaskan bahwa keberadaan API harus dipastikan aman digunakan untuk nasabah, khususnya memerhatikan customer consent. "Konsen harus tetap diberikan pada customer, mereka harus mengetahui data-datanya dipakai untuk produk apa, service apa, dan seterusnya," imbuhnya.

Hal ini juga dikarenakan data pribadi yang dipercayakan customer pada bank tidak menjadikan bank sebagai pemilik data tersebut. Bank hanya berperan sebagai penyelenggara atau kustodian, pemilik dan yang memiliki hak atas data-data tersebut tetap nasabah. Prinsip ini juga sudah tercantum di RUU Perlindungan Data Pribadi yang menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi.

"Sektor keuangan ini ibarat terumbu karang, kita semua sudah seharusnya mendukung satu sama lain. Ada sinar matahari, laut, ikan, dan lainnya. Ada lembaga BI, bank, non-bank, atau fintech. Semuanya punya dampak dan cara masing-masing dalam menjaga ekosistem dan lingkungan tersebut," tutupnya.

Reporter Magang: Theniarti Ailin