Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Teken Perpres, Jokowi Tambah Kursi Wakil Menteri Pertanian

Teken Perpres, Jokowi Tambah Kursi Wakil Menteri Pertanian Momen Kebersamaan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah satu kursi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kali ini, kursi yang ditambah untuk memperkuat kerja Menteri Pertanian.

Keputusan Jokowi menambah kursi Wakil Menteri Pertanian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Aturan ini diteken Jokowi pada 21 September 2022.

Pada Pasal 2 disebutkan, dalam menjalankan tugas, Menteri Pertanian dapat dibantu Wakil Menteri Pertanian. Posisi Wakil Menteri Pertanian ditunjuk langsung oleh Presiden.

"Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi poin 2 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dikutip Jumat (23/9).

Tugas Wakil Menteri Pertanian

Pada poin 5, tercantum dua ruang lingkup tugas Wakil Menteri Pertanian. Pertama, Wakil Menteri Pertanian bertugas membantu Menteri Pertanian dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian.

Kedua, membantu Menteri Pertanian dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Aturan ini berlaku mulai 21 September 2022. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Pasal 54.

(mdk/tin)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya