Merdeka.com - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu juga mengajukan kepada pemerintah untuk menonaktifkan Wakil Bupati Kepulauan Aru Umar Djabumona dari jabatannya. Sebab, Umar juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi dana APBD tahun anggaran 2011 senilai Rp 4 miliar.

"Saya sudah dikasih tahu oleh gubernur dalam surat beliau (soal penonaktifan), karena itu hanya bisa pemberhentian, tapi saya tidak tunjuk pejabat permanen, kita menunggu nanti ini teregistrasi," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6).

Gamawan mengakui, kasus yang terjadi di pemerintahan kabupaten Kepulauan Aru merupakan masalah yang rumit. Namun, dia menjamin jika memang Umar ditetapkan sebagai tersangka, maka surat penonaktifannya juga akan segera keluar.

"Nanti begitu dia (Umar) teregistrasi terdakwa, saya akan berhentikan lagi sementara. Jadi ini agak rumit juga ini," aku dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri resmi memberhentikan Teddy Tengko dari jabatannya sebagai bupati Kepulauan Aru usai dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Surat tersebut langsung ditandatangani Gamawan usai menerima surat pengajuan yang dikirimkan gubernur Maluku.

"Kalau yang nonaktifnya sudah, kalau yang pemberhentiannya hari ini. Kemarin kan udah masuk surat dari pak gubernur, tadi pagi saya tanda tangani pemberhentian," ungkap Gamawan.