Merdeka.com - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo mengecam organisasi Karang Taruna (Kartar) Provinsi Jawa Timur karena tidak netral dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

"Kami mengecam keras Kartar Jatim sebagai organisasi pemerintah memihak kepada salah satu pasangan calon," kata Ketua Taruna Merah Putih Sidoarjo, dalam jumpa pers di Kantor DPC PDIP Sidoarjo, Jalan Pondok Jati Sidoarjo, Selasa (23/1) siang.

Heru menyesalkan, adanya oknum organisasi Kartar yang mempengaruhi untuk mendukung salah satu paslon. Padahal, menurutnya, sebagai organisasi pemerintah Kartar seharusnya netral, tidak mendukung salah satu calon pada Pilgub Jawa Timur.

"Kalau seperti itu di mana netralitas Kartar Jatim. Padahal organisasi Kartar dibentuk oleh Pemerintah untuk membantu tugas-tugas pemerintah, terutama di bidang sosial dan pemberdayaan pemuda Indonesia," jelas dia.

Bukti berupa foto ©2018 Merdeka.com

Heru mengaku, Taruna Merah Putih yang jelas mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Saifullah Yusuf dan Puti Soekarno (Gus Ipul-Puti), maju Pilgub Jawa Timur akan melakukan perlawanan apa yang mempengaruhi netralitas organisasi di bawah pemerintah.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan melayangkan protes keras kepada Dinas Sosial Jawa Timur, sebagai pelindung Kartar Jawa Timur. Pihaknya juga membawa bukti berupa foto anggota Kartar Jatim memakai atribut berupa kaos dan bendera ketika mengantarkan pasangan Khofifah-Emil, mendaftar ke KPU Jatim.

"Kami akan kecam keras dan klarifikasi kepada Ketua Kartar Jatim, Agus Maimun, yang kita ketahui juga Ketua Fraksi PAN Jatim, termasuk kepada Pakde Karwo, Gubernur Jatim, yang saat ini juga menjabat Ketua Demokrat Jatim. Apakah (Kartar Jatim) sengaja diarahkan mendukung ke Khofifah-Emil," ujarnya.

Kata Heru, hasil temuan ada bukti berupa foto dan 'screenshot' di media sosial menginstruksikan pengurus maupun anggota Kartar Jatim untuk pengerahan masa mendukung pasangan calon Khofifah-Emil.

"Kami sangat sayangkan bahwa organisasi pemerintah sudah tidak netral lagi," katanya.