Better experience in portrait mode.
Jemaah Haji Asal Pangandaran Meninggal Dunia di Arab Saudi

Jemaah Haji Asal Pangandaran Meninggal Dunia di Arab Saudi

Seorang jemaah haji asal Pangandaran, Popon Rohmawati, meninggal dunia saat tiba di Bandara KAIA, Jeddah.

Popon yang awalnya ceria mendadak merasa pusing dan terjatuh saat berjalan setelah turun dari pesawat.

Popon segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong dan ia meninggal dunia.

Endang Suherman, suami Popon, mengucapkan terima kasih kepada petugas haji yang telah membantu seluruh proses pemakaman istrinya. Ia berharap dapat bertemu kembali dengan Popon di surga.

Geser👉
PKB Gelar Mukernas untuk Bahas Agenda Eksternal dan Internal Partai

PKB Gelar Mukernas untuk Bahas Agenda Eksternal dan Internal Partai

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk membahas agenda eksternal dan internal partai.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan bahwa agenda eksternal melibatkan kerja legislatif dan eksekutif untuk mengatasi persoalan masyarakat melalui peraturan daerah. Cak Imin juga mengungkapkan keinginan agar ekonomi kita memiliki pijakan yang kuat berdasarkan ekonomi Pancasila.

Cak Imin menekankan pentingnya mengembalikan sistem ekonomi ke fitrah ekonomi Pancasila untuk mengatasi pengangguran dan memperbaiki sistem ekonomi yang saat ini bergantung pada impor. Mukernas PKB diharapkan dapat merumuskan implementasi ekonomi Pancasila dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Mukernas PKB juga akan membahas pembenahan sistem politik, termasuk undang-undang pemilu dan undang-undang partai. Selain itu, partai juga akan membahas apakah akan bergabung ke pemerintahan mendatang atau tidak. Diharapkan Mukernas ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi di Indonesia.

Geser👉
Kakorlantas Polri Ungkap 9 Kementerian/Lembaga Keluarkan Pelat Dinas Tak Terdaftar Database

Korlantas Polri Temukan Pelat Dinas Tak Terdaftar

Korlantas Polri menemukan sembilan kementerian dan lembaga negara yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat dinas yang tidak terdaftar dalam database.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, menyatakan bahwa kementerian dan lembaga seperti Kejaksaan Agung dan DPR RI mengeluarkan nomor dinas yang tidak terdaftar dalam database Korlantas Polri.

Aan menjelaskan bahwa aturan mengenai pelat nomor khusus bukan berarti kementerian dan lembaga tidak boleh mengeluarkan pelat nomor khusus sendiri, tetapi semua pelat kendaraan harus disampaikan datanya ke Korlantas Polri.

Aan menegaskan bahwa pelat nomor khusus tidak memiliki hak istimewa atau privilege ketika di jalan raya, dan semua nomor khusus harus mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku.

Geser👉
TOP NEWS: Dede Saksi Vina Bongkar Bohong Iptu Rudiana | Kasad Ingin Ngojek Bela Bisnis TNI

Saksi Dede Bongkar Bohong Kasus Pembunuhan Vina dan Eky

Saksi Dede mengungkap keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, membuat kasus ini semakin menarik perhatian publik.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mendukung agar TNI diperbolehkan berbisnis, termasuk menjadi ojek online, untuk memberikan pendapatan sampingan kepada anggota TNI.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky kembali menjadi sorotan dengan pengakuan keterangan palsu dari Saksi Dede. Hal ini membuka babak baru dalam penyelidikan kasus tersebut.

Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
Aplikasi Anti Joki dan Pungli Tes SKD CAT Calon Taruna Poltekim dan Poltekip

Generasi Milenial dan Generasi Z

Generasi Milenial dan Generasi Z adalah pembaca yang aktif dan ingin menemukan ringkasan artikel menarik.

Dalam membuat ringkasan, perlu diperhatikan judul_ais yang memancing dan ringkasan yang mampu membuat pembaca antusias untuk membaca dari awal sampai akhir.

Ringkasan ini memiliki 4 paragraf dengan gaya bahasa pengguna sosial media, yang menyajikan hook yang kuat, konteks utama yang menarik, dan kesimpulan yang berguna.

Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda dan teruslah menjadi pembaca yang antusias.

Geser👉
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'

Kejagung Sukses Pemulihan Kerugian Negara Rp 23 Triliun

DPR meminta Kejagung konsisten tangani kasus 'kakap', membuat Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang selalu dapat diandalkan oleh masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejagung berhasil melakukan 86 pendampingan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memulihkan serta menyelamatkan keuangan negara di bidang Pidsus sebesar Rp 1,36 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi besarnya pemulihan kerugian negara yang dilakukan oleh Kejagung, menegaskan bahwa penegakkan hukum tidak hanya tentang pemidanaan penjara, tetapi juga menutup kerugian negara.

Sahroni berpesan agar Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya dan menuntaskan semua kasus yang tengah ditangani, seperti kasus 'kakap' timah dan emas 109 ton.

Geser👉
KPK Geledah Tempat Terkait Kasus Korupsi Bansos Presiden

KPK Geledah Tempat Terkait Kasus Korupsi Bansos Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Jabodetabek terkait kasus dugaan korupsi Bansos Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19.

Tim penyidik KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka dalam kasus Banpres yang terungkap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial.

Kasus korupsi Banpres ini berbeda dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program dari Kemensos. Kasus Banpres saat ini sedang diselidiki terkait pengadaannya.

KPK terus melakukan penyelidikan terkait pengadaan bantuan sosial presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Ada Anggapan Intens Terlibat Kasus Vina Cirebon Demi Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Angkat Bicara

Politikus Gerindra Dedi Mulyadi Mengawal Kasus Pembunuhan Vina dan Eky

Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi aktif mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon, sejak kasus viral sampai sekarang.

Dedi Mulyadi yang ditemui tengah mendampingi keluarga terpidana pembunuh Vina dan Eky itu, mengaku posisinya sebagai warga dan tokoh masyarakat yang diminta tolong oleh masyarakat.

Dedi mengaku telah banyak menerima permintaan dari masyarakat Jawa Barat untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eky agar terang benderang.

Kang Dedi enggan mengambil pusing soal pertanyaan itu dan menyatakan bahwa kegiatan mengawal kasus ini adalah bentuk kegiatan sosial yang sudah dilakukannya sejak dulu.

Geser👉
DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik

DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik

DPR RI akan menjadi tuan rumah Forum Parlemen Pasifik yang akan digelar pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya kemitraan maritim dengan negara kepulauan lainnya dalam menciptakan stabilitas kawasan.

IPPP adalah forum inisiatif diplomasi DPR untuk melibatkan parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik dan kali ini akan mengangkat tema 'Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development'.

Forum IPPP diharapkan dapat membangun konektivitas antara DPR dengan parlemen negara-negara pasifik dan menghasilkan solusi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang bersama.

Geser👉
30 Orang Tak Lolos Seleksi Administrasi, Calon Anggota Kompolnas Tersisa 107

Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2028 Sedang Berlangsung

Panitia seleksi (pansel) telah mengumumkan tahap pertama proses seleksi terhadap calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Saat ini tersisa 107 dari 137 orang pendaftar.

Dalam tahap seleksi administrasi, 107 orang calon anggota Kompolnas telah lolos syarat administratif pertama. Mereka akan melanjutkan tahap tes tertulis dan wawancara lisan.

Sebanyak 30 orang tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan, seperti usia minimal 40 tahun saat mendaftar.

Proses seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 sedang berlangsung. Bagi yang tidak lolos seleksi, Hermawan Sulistyo, Ketua Pansel Kompolnas, menjelaskan bahwa syarat-syarat tersebut tidak dapat dinegosiasikan. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Kasus Harun Masiku, KPK Cekal Staf Hasto Kristiyanto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah

KPK Larang Bepergian 5 Orang Terkait Kasus Suap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan terkait kasus dugaan suap yang menyeret tersangka kasus Harun Masiku (HM). Sebanyak lima orang dilakukan pencekalan sehingga tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Kelima orang yang dicekal adalah Inisial K, SP, YPW, DTI, dan DB. Larangan bepergian ke luar negeri ini bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam mengusut kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Caleg DPR RI 2019-2024. Mereka dicekal selama setengah tahun.

Dalam kelima orang yang dicekal tersebut, terdapat Staff Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, serta tiga pengacara, Siemon Petrus, Yanuar Prawira Wasesa, dan Donny Tri Istiqomah. Harun Masiku sendiri telah menyuap Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Harun Masiku, yang saat ini menjadi buronan dan masuk dalam daftar red notice Interpol, terlibat dalam kasus suap setelah suara Nazaruddin Kiemas, caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal dunia, dialihkan kepadanya. Wahyu Setiawan telah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Mahkamah Agung. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Sindikat Eksploitasi Seksual Dibongkar, Jual Konten Porno hingga Tawarkan Jasa Open BO

Sindikat Eksploitasi Seksual Terungkap

Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar sindikat tindak pidana kasus dugaan eksploitasi seksual dengan korban para wanita sampai anak-anak di bawah umur.

Sindikat ini menawarkan layanan seksual atau open BO perempuan, termasuk perempuan di bawah umur, dengan tarif mulai dari Rp 8 juta sampai Rp 17 juta.

Selain itu, sindikat ini juga beroperasi di media sosial dengan membuka konten layanannya melalui media sosial X dan grup telegram yang menyediakan konten pornografi dengan harga mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Para tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Geser👉
Arkeolog Temukan Petilasan Megah Ratu Penakluk Nusantara, Pagarnya Kaya Ukiran

Candi Bhre Kahuripan: Kemegahan Situs Kerajaan Majapahit

Candi Bhre Kahuripan, situs kerajaan Majapahit yang megah dan misterius.

Temuan pagar megah dan gapura di situs Candi Bhre Kahuripan yang sedang diekskavasi di Jawa Timur.

Candi Bhre Kahuripan merupakan tempat pendarmaan untuk Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibu dari Raja Hayam Wuruk.

Kesimpulan: Candi Bhre Kahuripan menghadirkan kemegahan dan kisah menarik dari Kerajaan Majapahit. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉