Merdeka.com - Kejaksaan Agung menangkap Thamrin Tanjung, buronan korupsi pengelolaan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR) Pondok Pinang-TMII. Nilai korupsinya mencapai Rp 1,05 triliun

Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan selain menangkap Thamrin, pihaknya juga telah mengamankan uang negara sebesar Rp 1,2 triliun.

"Bukan hanya itu, kita berhasil menyetor ke kas negara Rp 1,2 triliun dari kasus itu, Tol JORR itu ya," jelas Prasetyo di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (12/7).

Prasetyo berjanji Kejagung akan terus memburu pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

"Loh masih, sepanjang masih ada," janji politikus NasDem ini.

Atas kerja anak buahnya, dia mengapresiasi karena Thamrin cukup lihai buron sejak perkara diputus tahun 2001.

"Ya bagus itu, saya berikan apresiasi. Itu perkara diputus sejak tahun 2001. Sementara yang satu sudah meninggal, ada dua orang terpidana satu meninggal. Dan yang ini baru ketangkep kemarin, begitu lihainya mereka," katanya.

Diklaim Prasetyo, penangkapan ini sekaligus untuk memberikan pihaknya tak pernah bermain-main untuk menindak tegas terhadap para koruptor.

"Kita lihat sekarang satu bukti bahwa kita tidak pernah mendiamkan, gitu. Jadi kalau ada pihak yang masih bersikap nyinyir silakan ajalah, kita yang penting jalankan terus. Biar anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kan gitu aja," jelas dia.

Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp 1,05 triliun dan Dollar AS 471.000.000. Kasus itu telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Dua orang termasuk Thamrin divonis 2 tahun bui dengan denda Rp 25 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 8 miliar.

Kasus jalan tol JORR S merupakan kasus lama. Pada tahun 1998, saat PT Jasa Marga mengambil alih aset tersebut yang sebelumnya merupakan barang sitaan negara atas ketidakmampuan oknum melunasi utang untuk pembangunan jalan tol kepada BNI.

Pihak yang berutang adalah PT Marga Nurindo Bhakti dengan mengambil kredit dari BNI senilai Rp 2,5 triliun. Pada kenyataannya dari pinjaman sebesar itu, diketahui hanya Rp 1 triliun untuk pembangunan tol, sisanya tidak diketahui.

PT MNB tidak bisa mengembalikan uang pinjaman itu hingga tol disita dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN mengembalikan proyek tersebut kepada negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga pada tahun 1998.