Follow
Tangkal Hoaks, AMSI Nilai Masyarakat Perlu Punya Kemampuan Verifikasi Informasi
Merdeka.com - Masyarakat diharuskan terlibat dalam menangkal informasi bohong atau hoaks yang bertebaran di sosial media. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menilai masyarakat memerlukan kemampuan memverifikasi informasi yang diterima.
"Kemampuan memverifikasi informasi dan mencari sumber referensi yang benar diperlukan masyarakat," kata Wakil Ketua II AMSI, Irfan Junaidi dalam Pelatihan Literasi Berita untuk Publik Melawan Mis/Disinformasi di Kota Jayapura, Senin (9/5).
Dalam kegiatan tersebut, Irfan menyampaikan ada sejumlah poin seputar sosial media dan jurnalisme.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Bagaimana cara membedakan hoaks dengan berita asli? Jika dilihat lebih detail, ada sejumlah kejanggalan yang terlihat pada layout unggahan tersebut dengan tampilan pada situs asli Liputan6.com. Satu di antaranya yaitu perbedaan font tulisan, struktur tanda baca, serta tata letak penulisan, nama penulis, dan tanggal unggahan artikel.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran informasi? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
"Diharapkan peserta dapat terlibat menahan laju sebaran yang dampaknya cukup besar dan merusak sendi-sendi sosial, bahkan mempengaruhi kebijakan," tuturnya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jery A Yudianto menyampaikan masyarakat wajib terlibat dalam menangkal informasi hoaks karena yang berdampak merugikan buat warga sendiri.
Jery Yudianto berharap para peserta yang hadir mewakili lembaga atau instansi masing-masing bisa menjadi agen perubahan menangkal hoaks yang merajalela saat ini.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekretaris Jenderal AMSI, Maryadi mendukung kegiatan koalisi Cekfakta yang sudah terbangun sejak 2018.
Baca Selengkapnya
Hoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca Selengkapnya
Masyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca Selengkapnya
Menurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca Selengkapnya
Mengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca Selengkapnya
Penting untuk memverifikasi keaslian informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran.
Baca Selengkapnya
Adapun puncak dari penghargaan Mafindo Antihoaks Award akan digelar hari ini, Kamis (31/8) di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca Selengkapnya
Konten negatif berupa berita bohong dan intoleransi dapat merusak keutuhan bangsa.
Baca Selengkapnya
Hoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca Selengkapnya
Tim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca Selengkapnya