Merdeka.com - Polri menegaskan proses penangkapan terhadap tersangka dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu, Bambang Widjojanto, pada Jumat (23/1) lalu sudah sesuai prosedur. Karena itu jika, pihak tersangka merasa terzalimi dalam proses penangkapan tersebut Polri mempersilakan melakukan proses hukum yang sesuai seperti praperadilan.

"Jadi gini tidak ada anggota Polri yang dilibatkan sebuah kegiatan, apalagi ini sangat peka yang menyangkut pimpinan KPK kemudian tidak ada surat perintahnya. Jadi kalau misalnya itu ada penyimpangan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum jalurnya kan ada. Praperadilan bisa," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Sebelumnya, hasil kajian Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, terhadap dugaan pelanggaran Polri dalam penangkapan Wakil Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, pada 23 Januari lalu mengungkap beberapa fakta baru.

Bahkan, anggota Ombudsman bidang penyelesaian laporan, Budi Santoso, menganggap keberadaan pemimpin operasi penangkapan itu, Komisaris Besar Polisi Viktor E. Simanjutak, adalah ilegal.

Ronny mengatakan keberadaan Komisaris Besar Polisi Viktor E. Simanjutak, selaku kepala pemimpin penangkapan tersebut pun sudah sesuai prosedur.

"Jadi gini tidak ada anggota polri yang dilibatkan sebuah kegiatan apalagi ini sangat peka yang menyangkut pimpinan KPK kemudian tidak ada surat perintahnya," pungkasnya.