Merdeka.com - Rencana mengembalikan skema ganjil genap (Gage) seperti sediakala jadi 25 titik, turut mendapat penolakan. Salah satunya datang dari para pengemudi taksi daring yang menganggap aturan tersebut bisa merugikan mereka.

Menanggapi penolakan tersebut, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menjelaskan jika alasanya dikembalikan ruas gage seperti semula ditujunkan untuk menekan angka kemacetan di jalan ibu kota.

"Jadi, sekarang gini kan, esensinya gage kan untuk mereduksi kemacetan supaya di jalan tidak macet. Supaya mobil tidak banyak dan masyarakat beralih ke transportasi publik," kata Argo saat dihubungi, Jumat (5/11).

Maka, Argo memandang bila aturan gage yang diterapkan nantinya, diberi pengecualian bagi para pengemudi taksi online. Karena tujuan untuk mengurangi kemacetan tidak berjalan secara maksimal.

"Nah sekarang bayangin kalau taksin online diperbolehkan, ya kan percuma gage," tuturnya.

Disisi lain, Argo juga menanggapi soal usulan penggunaan stiker untuk penanda bagi pengemudi taksi online, ketika melintas di ruas gage. Menurutnya usulan tersebut tidak akan berjalan pada ruas gage yang diawasi memakai electronic traffic law enforcement (ETLE).

Pasalnya, lanjut Argo, kamera ETLE telah disetting untuk menangkap warna plat nomor kendaraan. Sementara bila kendaraan taksi online hanya menggunakan stiker penanda, namun plat nomornya tetap berwarna hitam, akan tetap dianggap sebagai kendaraan pribadi.

"Kalau plat nomornya hitam, kita gimana mau ininya (mengetahuinga). Ini kan pasti terkena gage walaupun dia makai stiker. Karena yang dianalisa bukan stikernya tapi plat nomornya," jelasnya.

"Ketiga, di kebijakan gage sendiri, kan sudah diakomodir ada plat kuning. Artinya masyarskat kan masih bisa naik taksi. Sama ajakan di aplikasi online kan ada juga taksi (taksi konvensional yang memakai plat kuning)," tambahnya.

Sehingga terhadap usulan untuk mengecualikan gage bagi taksi online, menurut Argo, harus perlu dikaji secara menyeluruh. Karena untuk melaksanakan pengecualian tersebut membutuhkan koordinasi kepada stakeholder lainnya.

"Jadi kalau memang ada wacana seperti itu harus dikaji lebih mendalam. Dan tentu bukan polisi yang menentukan itu, tapi harus ada pembahasan khusus dengan stakeholder. Karena kan tidak semuanya orang naik taksi online," tuturnya.

"Kecuali naik ojek online ya, tapi kalau taksi online kan cuma kalangan tertentu. Nah itu harus jadi pertimbangan juga," lanjutnya.

Sebelumnya persoalan ini mencuat karena, wacana penerapan aturan stiker pada angkutan online untuk pengecualian ganjil genap kembali dibahas.

Dimana unsulan tersebut bertujuan untuk memasangka stiker khusus untuk angkutan sewa khusus (ASK), bagi taksi online supaya bisa melewati kawasan ganjil genap. Namun demikian, pemberian stiker tersebut sampai saat ini masih menjadin pembahasan.