Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bambang Widjojanto, nampaknya ragu menempuh upaya hukum praperadilan menggugat proses penangkapannya terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2015.

Menurut penjelasan tim kuasa hukumnya, Bambang khawatir tidak bakal mendapat keadilan bila berkaca dari putusan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Menurut salah satu penasihat hukum Bambang, Rasamala Aritonang, sebenarnya jalan buat menempuh upaya praperadilan terbuka lebar buat kliennya. Tetapi menurut dia, dengan keputusan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan Komjen Budi.

"Beliau masih dalam persepsi bahwa putusan itu di luar hukum acara yang berlaku. Gimana mungkin dengan putusan yang di luar hukum menempuh cara yang sama," kata Rasamala dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/2).

Rasamala menyatakan, Bambang tidak yakin bakal mendapat keadilan bila menempuh proses praperadilan. Sebab, menurut dia hakim saja bisa memutus menyimpang dari materi praperadilan sudah diatur.

"Jadi beliau belum akan menempuh upaya praperadilan. Beliau anggap proses praperadilan yang kemarin berjalan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi posisinya bagaimana menempuh hal yang sama, tapi sekali lagi peluang masih terbuka," ujar Rasamala.

Ketua Tim Advokasi Bambang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, menyatakan keputusan Hakim Sarpin bukanlah sebuah terobosan. Menurut dia, hukum di Indonesia hanya bisa berjalan bila ada orang kuat di belakangnya.

"Jadi ada yang curang kalau rakyat yang biasa masuk dalam skema yang dituntut. Putusan kemarin bukan progresif dalam hukum," kata Asfinawati.