Merdeka.com - Bupati Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Kalma Katta akan membentuk tim hukum untuk mengembalikan Pulau Lari-Larian yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Pemerintah di Kabupaten Majene, akan mempertahankan Pulau Lari-Larian yang telah 'direbut' Pemerintah Kalsel, dengan membentuk tim," kata Kalma Katta di Mamuju, seperti diberitakan Antara, Rabu (6/8).

Ia mengatakan, penetapan Pulau Lari-Larian oleh Mendagri pada 8 Juli 2014 masuk wilayah Kalsel, tidak bisa diterima Pemerintah Kabupaten Majene, karena pulau itu sebelumnya adalah wilayah Kabupaten Majene yang juga ditetapkan melalui keputusan Mendagri.

"Pemerintah di Majene akan membentuk tim yang akan menempuh jalur hukum hingga dapat merebut kembali Pulau Lari-Larian," katanya.

Selain itu kata dia, juga akan digagas strategi melalui jalur hukum dan politik untuk merebut pulau itu karena masyarakat Majene telah mendesak pemerintah memperjuangkan dan merebut pulau itu.

"Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh penjuru wilayah Majene maupun dari seluruh daerah di Provinsi Sulbar mendesak agar Pulau Lari-Larian direbut kembali, dan pemerintah akan terus berupaya melalui jalur hukum," katanya.

Ia mengatakan, akan ditempuh cara melalui hukum tanpa menimbulkan konflik di masyarakat, sesuai aturan di negara ini.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Irjen Pol Burhanuddin Andi sebelumnya mengatakan konflik sengketa perbatasan kepulauan Lari-Larian antara Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan mesti disikapi secara sehat.

"Konflik Lari-Larian mesti disikapi secara sehat jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat antara dua wilayah. Sikapi dengan bijak jangan langgar aturan, pemerintah di Sulbar mesti lihat sejarah bagaimana Lari-Larian ada, kalau mau menggugat keputusan hukum Mendagri yang menetapkan Lari-Larian masuk dalam wilayah Kalsel," katanya.

Menurut dia, Pemerintah di Sulbar dan Kalsel akan berusaha merebut Pulau Lari-Larian yang terletak di Selat Makassar untuk masuk dalam wilayahnya karena di dasar wilayah pulau itu terdapat kandungan minyak yang menjanjikan secara ekonomi ketika di kelola.

"Jadi ini merupakan ancaman konflik jika tidak disikapi secara bijak, dengan menjunjung tinggi aturan," katanya.