Merdeka.com - Tidak terima disebut sebagai salah seorang yang tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani melaporkan peneliti ICW Donal Fariz dan kawan-kawan ke Bareskrim Mabes Polri. Yani melaporkan ICW dengan tuduhan pencemaran nama baik. Selain Yani, politikus Hanura Hanura Sarifuddin Sudding juga ikut melapor.

Yani mengatakan, atas hasil rilis yang dilakukan oleh ICW beberapa waktu lalu , anak perempuannya sampai hendak berhenti kuliah karena malu akan tuduhan tersebut. Karena hal itu, dia pun lantas melaporkan tindakan ICW ke polisi atas tuduhan tindak pidana dan keterangan palsu.

"Atas dugaan tidak pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, membuat keterangan palsu. Dan memprovokasi rakyat agar tidak memilih kami di pemilu yang akan datang. Yang kami laporkan adalah sahabat kami dari ICW yang Jumat lalu merilis nama-nama, termasuk kami berdua, kami dikategorikan sebagai orang yang tidak punya atensi atau komitmen pemberantasan korupsi, dengan kami menyetujui Undang-Undang KPK," jelas Yani di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Yani, data yang dilakukan oleh ICW sangat tidak tepat dan terkesan sembarangan. Karena itu, lanjut dia, pihaknya merasa divonis oleh rilis yang dilakukan oleh ICW. Selain itu, Yani pun merasa telah melakukan pekerjaannya sebagai anggota DPR sebagaimana mestinya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai sikap kritis terhadap lembaga negara seperti KPK tidak serta merta menjadikan dirinya harus divonis tidak mendukung dalam hal pemberantasan korupsi. Sikap ini justru, lanjut dia harus diapresiasi.

"Bahwa ICW menghakimi kami, memvonis kami dengan persepsi dan pandangan mereka seperti itu. Kami anggota DPR tentunya telah menjalankan tugas kami dalam fungsi pengawasan. Sikap kritis itu diperlukan seperti ICW kritis, kami mengkritisi lembaga negara, seharusnya diapresiasi karena dalam rangka fungsi pengawasan," tegas dia

Selain itu, dia juga menuding bahwa ICW telah bersikap anti demokrasi dan tidak menerima gagasan atau ide yang dikemukakan para anggota DPR. Menurutnya, sikap seperti ini sangat berbahaya.

"Bahwa Mekanisme pembahasan Undang-Undang tidak dipahami kawan-kawan ICW. Bahwa itu usul bukan inisiatif pembahasan undang-undang orang per orang, itu resmi DPR, yang dituangkan dalam mekanisme DPR, diserahkan pembahasan pada komisi III DPR," tandasnya.

Seperti diketahui, Ahmad Yani termasuk dalam 36 nama anggota DPR yang menurut ICW tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. ICW menilai, Yani dan yang lainnya tidak mendukung pemberantasan korupsi karena hendak melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK.