Tak Puas Hasil Komnas HAM, TP3 Kasus Laskar FPI Bakal Mengadu ke Dewan HAM PBB

Merdeka.com - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pengawal Habib Rizieq Syihab, bakal berencana mengadukan peristiwa ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB).

"Di awal kami sampaikan bahwa, karena TP3 ini melihat pemerintah itu telah terbukti tidak bersedia dan tidak mampu untuk melakukan. Maka saluran yang berikutnya kami akan melakukan pengaduan ke dewan ham PBB," kata salah satu anggota tim TP3 dalam konferensi pers yang ditayangkan pada Chanel youtube Rafly Harun, Kamis (21/1).

Pengaduan itu dilakukan, karena TP3 melihat jika pemerintah dalam kasus ini kematian enam Anggota Laskar FPI terkesan unfeeling (tidak berperasaan) atau unable (tidak mampu) untuk melakukan pengungkapan kasus ini.

"Itulah yang akan kami lakukan, karena dalam pengamatan kami pemerintah ini adalah unfeeling atau unable untuk melakukan pengungkapan ini," katanya.

Selain pengaduan itu, TP3 juga menilai bila kasus yang menewaskan enam laskar FPI termasuk dalam kejahatan HAM berat. Karena kepolisian dianggap telah melampaui batasnya di luar kewenangan, dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dinilai melanggar proses hukum, yang tertuang dalam, Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku.

Minta Tanggung Jawab Jokowi

"Maka dari itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan TP3 meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut," jelas Marwan Batubara ketika membacakan pernyataan sikap.

Adapun 18 tokoh yang ikut terlibat dalam pembentukan TP3 ini diantaranya?

1. Muhammad Amien Rais

2. Abdullah Hehamahua

3. Busyro Muqoddas

4. Muhyiddin Junaidi

5. Marwan Batubara

6. Firdaus Syam

7. Abdul Chair Ramadhan

8. Abdul Muchsin Alatas

9. Neno Warisman

10. Edi Mulyadi

11. Rizal Fadillah

12. HM Mursalin

13. Bukhori Muslim

14. Samsul Badah

15. Taufik Hidayat

16. HM Gamari Sutrisno

17. Candra Kurnia

18. Adi Prayitno

Kesimpulan Komnas HAM Tak Ada Pelanggaran HAM Berat

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya tidak menemukan pelanggaran HAM Berat dari kasus penembakan 6 Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek.

"Kami menyampaikan sinyalemen beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," kata Taufan Damanik dalam konpers daring, Kamis (14/1).

Taufan Damanik menyebut pelanggaran HAM berat memiliki indikator tertentu seperti adanya rencana terstruktur. "Untuk disebut sebagai pelanggaran HAM berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian, dan lainnya," katanya.

Dari hasil investigasi, Taufan menyatakan tidak ada kriteria kasus tersebut yang masuk dalam pelanggaran HAM berat.

"Tidak kita temukan (kasus HAM berat), karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan," katanya.

Meski demikian, Taufan mengingatkan ada pelanggaran HAM di peristiwa di Tol Cikampek itu, oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya laskar FPI dibawa ke peradilan pidana.

"Kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing," katanya.