Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, enggan bekerja sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Sebab, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding membiayai warga sakit melalui kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (KS-NIK).

Kepala Dinas Kesehatan, Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengatakan, jika pemerintah membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi warganya, maka dana yang dikeluarkan paling sedikit mencapai Rp 450 miliar dalam setahun, dengan asumsi iuran untuk kelas 3 Rp 25.500 untuk semua penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa.

"Kemampuan kami hanya Rp 180 miliar, kalau dipaksakan ikut JKN, maka tidak semua warga bisa tercover," kata Kusnanto, Senin (20/11).

Menurut dia, dengan anggaran Rp 180 miliar, semua warga Kota Bekasi baik yang mampu maupun tak mampu bisa berobat gratis. Sebab, rata-rata penduduk Kota Bekasi yang sakit dalam setahun hanya 25 persen.

"Jaminan kesehatan yang dikeluarkan daerah dihitung berdasarkan yang berobat, tapi kalau JKN semua dihitung karena sifatnya iuran," kata Kusnanto.

Kusnanto mengatakan, pemerintah sudah menjelaskan kepada lembaga legislatif yang menyetujui usulan anggaran. Menurut dia, lembaga itu cukup merespons, karena beban anggaran dari KS lebih sedikit dibanding BPJS.

"Saya menawarkan, pilih mengeluarkan Rp 450 miliar, atau Rp 180 miliar? DPRD memilih yang lebih rendah, karena masih ada kebutuhan anggaran lain," ujarnya.

KS-NIK Kota Bekasi mulai digulirkan awal tahun ini. Semua rumah sakit di wilayah itu yang berjumlah 52 unit diwajibkan melayani pasien pemegang KS-NIK. Ini berbeda dengan BPJS, dua rumah sakit yaitu Mitra Keluarga Bekasi Barat dan Bekasi Timur tak melayani jaminan tersebut.

Kusnanto menambahkan, sampai November ini sudah Rp 70 miliar tersedot untuk biaya KS-NIK dari alokasi biaya Rp 90 miliar dengan pengajuan klaim rumah sakit sebanyak 70 ribu pemegang kartu. Tahun depan diusulkan Rp 180, mengingat pemohon KS NIK terus bertambah sampai semua warga Kota Bekasi memiliki.