Merdeka.com - Gara-gara kapal tak pasti kapan berangkat, ratusan calon penumpang yang menumpuk di Pelabuhan Slamet Ryadi Ambon demo. Umumnya para calon penumpang ini akan mudik dengan tujuan Ambon-Ambalauw-Namrole-Leksula-Kapalamadang, Kabupaten Buru Selatan.

Demo terhadap pihak Syahbandar Pelabuhan Kelas 1 Ambon itu berlangsung di depan pintu masuk ruang tunggu pelabuhan, dan diterima Kepala Syahbandar Haikal Marasabessy.

Ratusan calon penumpang ini merasa kesal karena sudah berada di atas Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tanjung Kabat sejak Jumat, (1/7) siang dan menunggu jadwal pemberangkatan kapal sekitar pukul 20.00 WIT.

Namun KMP Tanjung Kabat akhirnya tidak bisa diberangkatkan oleh pihak Syahbandar sebab jumlah penumpangnya melebihi kapasitas angkut.

Menurut Haikal Marasabessy, KMP Tanjung Kabat hanya memiliki kapasitas angkut sebanyak 150 orang, sedangkan calon penumpang yang naik sudah mencapai 400 lebih.

"Makanya kami mengambil kebijakan menurunkan sebagian penumpang dari KMP Tanjung Balai ke KMP Intim Teratai, setelah berkoordinasi dan meminta izin resmi dari pemerintah," kata Haikal kepada Antara, Sabtu (7/2).

Kabid Keselamatan Berlayar, Kantor Syahbandar Pelabuhan Kelas 1 Ambon, Abdul Muis menjelaskan, KMP Tanjung Kabat melayani Ambon-Namrole dan menyinggahi Ambalauw.

"Tadi malam penumpang yang naik kita hitung sudah lebih dari 400 orang sementara kapasitas angkut kapal hanya 150 orang, ditambah kendaraan roda dua dan roda empat, sehingga sebagai regulator yang menjamin keselamatan kapal dan penumpang maka dilakukan pembagian calon penumpang," kata Abdul Mius.

Kemudian ada 250 calon penumpang yang diturunkan ke KMP Intim Teratai, namun ternyata setelah dilakukan pengecekan siang ini jumlah penumpang di KMP Tanjung Kabat masih tetap di atas 400 orang sehingga solusinya dicari kapal lain.

Kepala syahbandar sudah koordinasi dengan pemerintah pusat minta kapal perintis melakukan deviasi, artinya ke luar dari trayek bantu penumpang terutama untuk tujuan Ambalauw.

"Kita sudah bilang ke operator agar karcis yang dijual hanya sebatas kapasitas di kapal, tetapi calon penumpang tetap naik meski belum memiliki tiket, jadi ini tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, operator dan masyarakat," ujarnya.

Bila sudah melebihi kapasitas angkut penumpang harusnya punya kesadaran tetapi mereka tetap bertahan.