Merdeka.com - Rancangan Undang-undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyiapan naskah akademis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan draf naskah tersebut.

"Dalam penyiapan naskah akademis, nanti harmonisasi dengan kementerian dan kemudian dikirim kepada Presiden," kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3).

Mengenai pasal perampasan aset tanpa pemenjaraan, Yusuf menjelaskan, hal itu akan dilakukan bila ada pejabat negara yang tidak jujur dalam mengisi laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), termasuk tidak jujur dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

"Sehingga apabila ada selisih orang tersebut memiliki rumah atau mobil tapi tidak dimasukkan dalam daftar di LHKPN, maka bisa dilakukan perampasan oleh negara tanpa memenjarakan," ujarnya.

Yusuf mengatakan, RUU Perampasan Aset adalah usul inisiatif dari pemerintah. "

Kementerian mau, setuju. Hanya tinggal tanggapan dari DPR saja terakhir," tukasnya.

"Kita buat draf naskah sudah 80 persen. Mungkin 2012 ini akan dikirim ke parlemen nanti," pungkasnya.