Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Ingin RI Jadi Sangat Liberal, Alasan Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP

Tak Ingin RI Jadi Sangat Liberal, Alasan Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Parlemen. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkap alasan pasal penghinaan presiden perlu dimasukan dalam RUU KUHP. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal tersebut dalam KUHP yang berlaku. Yasonna mengatakan, jika tidak ada batasan maka menjadikan negara sangat liberal.

"Beda dengan yang diputuskan MK, saya kira kita menjadi sangat liberal kalau kita biarkan," katanya saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkum HAM di DPR, Rabu (9/6).

Lebih lanjut, politikus PDIP ini bilang pasal penghinaan presiden wajar di beberapa negara misalnya Thailand dan Jepang.

Yasonna menjelaskan, perbedaan dengan sebelumnya, dalam draf RUU KUHP pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan.

Dia bilang, pejabat publik juga punya hak hukum untuk menjaga harkat dan martabat. Yasonna bercerita, tidak mau dihina pribadinya, berbeda dengan kritik kinerja.

"Saya selalu katakan, kalau saya dikritik, Menkum HAM enggak becus, lapas, imigrasi, thats fine with me, tapi kalau sekali menyerang harkat martabat saya, misalnya dikatakan anak haram jaddah, wah itu di kampung saya enggak bisa. Dikatakan anak PKI lah, tunjukan kalau saya anak PKI. Kalau enggak bisa gue jorokin lu," kata Yasonna mencontohkan.

Yasonna mengatakan, tidak bisa kebebasan dibiarkan sebebas-bebasnya. Jika sebebas-bebasnya merupakan anarki.

“Enggak bisa. Kebebasan itu, sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, itu anarki. Wah demokrasi liberal, memang arah kita mau ke sana? Free for all, all for free. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab," katanya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terungkap, Ini Alasan Luhut Tak Mau Jadi Menteri Jika Ditawari Presiden Terpilih

Terungkap, Ini Alasan Luhut Tak Mau Jadi Menteri Jika Ditawari Presiden Terpilih

Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.

Baca Selengkapnya
Ini Kriteria Presiden 2024 Pilihan Istri Gus Dur

Ini Kriteria Presiden 2024 Pilihan Istri Gus Dur

Dalam pertemuan dengan Wapres, para tokoh yang hadir menyampaikan hal-hal terkait pentingnya keutuhan bangsa,.

Baca Selengkapnya
Kaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah

Kaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah

Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
TKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita

TKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita

Bahkan, kata Rosan, Prabowo sudah menyatakan secara terbuka jika terpilih menjadi Presiden akan merangkul semua pihak.

Baca Selengkapnya