Tak Cukup Instruksi Mendagri, Begini Prosedur Memberhentikan Kepala Daerah

Jumat, 20 November 2020 13:35 Reporter : Merdeka
Tak Cukup Instruksi Mendagri, Begini Prosedur Memberhentikan Kepala Daerah Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah. Sebab, Instruksi Mendagri terkait pengendalian penyebaran Corona Virus Diesase tersebut bukan produk hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah 'rechtsregel' yang mempunyai sifat memaksa.

Pada hakikatnya suatu instruksi merupakan perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau petunjuk dari atasan kepada bawahan dalam sebuah lingkungan instansi atau jabatan.

"Secara teoritis beleeid atau instruksi itu bukan merupakan produk yang bersifat hukum yang pada dasarnya memuat perangkat norma dan kaidah," ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Dalam teori perundang-undangan, instruksi tidak berada dalam struktur dan hirarkis peraturan perundang-undangan.

Jika mengacu pada UU RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang undangan terdiri dari: a. UUD NRI Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/Perpu; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f.Perda Provinsi; g. Perda kab/kota.

"Dengan demikian maka beleeid selain dari jenis perundang undangan seperti yang diatur oleh UU PPP adalah bukan bersifat 'regeling'/mengatur yang dapat mengatur sanksi ataupun larangan terhadap sesuatu."

Terkait dengan materi muatan instruksi sepanjang berkaitan dengan sanksi pemberhentian kepala daerah yang dianggap serta dapat dikualifisir melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU RI No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU RI No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular; dan serta berbagai peraturan derifatif dari UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, menurut Fahri, itu kurang proporsional serta cenderung eksesif.

Fahri Bachmid menyebutkan ada semacam surplus kebijakan yang pada akhirnya instruksi tersebut sulit dan tidak dapat di eksekusi karena tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri.

Menurutnya, jika dilihat dari optik hukum tata negara, proses pengisian kepala daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dengan mengedepankan prinsip daulat rakyat. Dengan begitu, lanjut Fahri, secara teoritik proses pemberhentian kepala daerah tentunya melalui mekanisme yang melibatkan rakyat yaitu lembaga perwakilan (DPRD).

Baca Selanjutnya: Prosedur Memakzulkan Kepala Daerah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini