Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad mengatakan, pembatalan ibadah haji yang diputuskan oleh pemerintah melalui kementerian Agama tidak berkaitan dengan lemahnya lobi-lobi. Sebab saat ini juga pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keterangan resmi.

"Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat lemahnya lobby. Hingga sekarang pemerintah Saudi juga ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara," katanya dalam pesan singkat, Jumat (4/6).

Dia mengatakan, selama ini hubungan Indonesia dan Arab saudi sangat baik. Sebab itu dia menegaskan kembali pembatalan haji tidak berkaitan dengan lobi-lobi terhadap pemerintah.

"Jadi, pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobby pemerintah. Selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia juga sangat baik," ungkapnya.

Rumadi menepis kabar bahwa Indonesia tidak diberi kuota lantaran belum membayar tunggakan kepada pemerintah Saudi. Hal tersebut sama sekali tidak benar.

"Lebih tidak benar lagi sebagian orang yang bilang: Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi. Hal itu sama sekali tidak benar, masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar," jelasnya.

Dia pun menjelaskan keputusan pemerintah yang meniadakan ibadah haji tahun ini adalah pilihan terbaik. Meskipun banyak pihak yang kecewa, terutama calon jemaah haji. Walaupun begitu, Rumadi yakin masyarakat bisa memahami situasi sulit yang kita hadapi karena pandemi Covid-19.

"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini kali tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji," tutupnya.