Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-undang (UU) Penataan Ruang dan Pemda. Hal ini lantaran MK menilai pemohon yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

"Menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (6/11).

Putusan ini didasarkan pendapat yang mengajukan permohonan uji UU terkait kepentingan daerah seharusnya adalah kepala daerah. Sementara pemohon dalam dua perkara ini mengatasnamakan asosiasi.

"Menurut Mahkamah pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati dan ketua DPRD," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan pendapat MK.

Di samping itu, Anwar juga menyatakan permohonan pemohon terkait uji UU Pemda tertolak. Hal ini lantaran objek perkara yaitu UU Pemda dinyatakan sudah tidak berlaku akibat terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Dua permohonan ini diajukan oleh Bupati Kutai Timur Isran Noor. Dia menilai berlakunya dua UU ini telah membatasi hak kepala daerah untuk mengelola wilayah daerah yang menjadi wilayah pemerintahannya.

Tetapi, Isran Noor tidak mengajukan perkara ini atas nama bupati. Dia lebih memilih menggunakan posisinya sebagai Ketua Umum Apkasi selaku asosiasi.