Merdeka.com - Tahun depan, pemerintah berencana mengalokasikan dana desa sebesar Rp 120 triliun. Besarnya kucuran dana desa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya tugas besar mengawasinya. Semakin besar dananya, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaannya.

"Kamu bayangkan, Rp 120 triliun itu bisa bikin apa? 120 km MRT tuh, Rp 1 triliun 1 km. besar sekali. Makanya KPK memperhatikan betul," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).

KPK memberikan wejangan kepada para kepala desa sebagai salah satu cara agar penggunaan dana desa tidak disalahgunakan. Sebab, ada kepala desa yang khawatir diberi tanggung jawab mengelola dana yang besar. Yang terpenting, kata Saut, penggunaannya dilakukan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Tadi kan kamu lihat tadi ada pertanyaan kadang-kadang ditakut-takuti," kata Saut.

Saut menjelaskan, pembangunan pedesaan tidak bisa dianggap remeh. Kesejahteraan penduduk desa ikut menentukan daya saing bangsa. Saut bangga, saat ini muncul desa-desa yang kreatif dan inovatif dengan modal dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Dengan dana desa, mereka berhasil membangun kampung yang rapi, bersih, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dia mencontohkan salah satu desa di Bali.

"Coba lihat tadi di Bali ada desa 1 tahun Rp 1 miliar, besar sekali lh0. Jadi desa-deaa ini kalau kita pelihara, bahkan orang bule pun nikah sama orang Indonesia. Ada, gue ketemu tuh. Desanya bersih, dia tidur di situ, pulang, tahun depan dia datang lagi nikah sama orang Indonesia. Jadi maksud saya jangan anggap remeh desa ini," jelas Saut.