Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai perlu konsensus seluruh partai politik untuk melakukan amandemen UUD 1945. Apalagi jika menginginkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam konstitusi.

Pihak yang menolak PPHN masuk dalam UUD 1945 karena khawatir membuka kotak pandora perubahan pasal masa jabatan presiden. Untuk itu, menurut Syarief bila hanya menginginkan mengubah satu pasal untuk amandemen UUD perlu komitmen bersama para ketua umum partai politik.

"Kalau ketua umum partai politik duduk bersama-sama semuanya ada satu garis konsensus nasional maka persoalan ini tidak terlalu sulit dipecahkan," ujar Syarief kepada wartawan, Minggu (24/10).

Menurut Syarief, untuk menghidupkan kembali haluan negara tidak hanya mengubah satu pasal. Misal perlu juga pasal mengenai impeachment jika pemimpin negara melanggar haluan negara tersebut.

"Kalau mengikat kemungkinan pasal terkait impeachment harus ditambah betul juga itu. Ini berarti bukan satu pasal, banyak," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Sehingga wajar banyak penolakan masyarakat terhadap wacana amandemen UUD 1945. Partai Demokrat salah satu yang masih tegas menolak amandemen UUD 1945.

"Jadi untuk itu saya melihat karena begitu complicated dan timingnya belum tepat maka masyarakat memberikan respons negatif terhadap amandemen UUD 1945," ujar Syarief.